Ruang Publik

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bukittinggi Perlu Dimatangkan

HaloBukittinggi : Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Menyikapi hal itu Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi yang membawahi bidang hukum dan pemerintahan Muhammad Nur Idris mengatakan, pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Sejauh ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pengembangan daerah, serta mengevaluasi perkembangan kinerja, yang dinilai DPRD telah berusaha secara maksimal untuk peningkatan pelayanan publik.

“Penerapan otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah, karena maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan Pemko Bukittinggi, untuk meningkatkan perekonomian daerah,” jelasnya, Selasa (25/4/2017).

Menurut Muhammad Nur Idris, Pemerintah Kota Bukittinggi bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Seperti halnya memberikan pelayanan Elektronik Goverment pada masyarakat melalui program Smart City atau kota pintar, yang sangat membantu pemerintah kota dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ujarnya.

Disamping itu dalam otonomi daerah sambung Muhammad Nur Idris, DPRD mengajak Pemeko Bukittinggi untuk menjalankan program pencitraan kota, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi kedepan sejalan dengan karakter daerah, lebih kepada evaluasi, termasuk membuka peluang untuk terus berkarya, meningkatkan investasi, bersiap untuk menghadapi persaingan dengan daerah lainnya.

“Hendaknya kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan pada masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung pembangunan yang disejalankan dengan prioritas mensejahterakan masyarakat,” tukasnya.

Serta dalam menjalankan program dan kegiatan otonomi daerah agar sejalan dengan DPRD Bukittinggi, sehingga setiap permasalahan pemerintahan dapat dicarikan solusi penyelesaian. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top