Ruang Publik

KPK RI Dorong Pemerintah Daerah Tingkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN

KBRN, Bukittinggi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan penghasilan ASN melalui penambahan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Disamping itu  daerah juga diminta untuk segera merealisasikan pelaksananaan perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi.

Kepala Satuan Tugas Wilayah III Deputi Pencegahan KPK, Aldinsyah Nasution, mengatakan, penambahan TPP tujuannya tiada lain untuk mencegah tindak pidana korupsi dikalangan ASN. Oleh karena itu KPK mendorong pemerintah daerah ke arah tersebut.

“Peningkatan TPP itu  tidaklah sesuatu yang mustahil. Semuanya tergantung komitmen kepala daerah, terutama dalam mencari peluang penyediaan anggaran, salah satunya dengan cara menghilangkan berbagai jenis honorarium,” ujarnya, pada rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Balaikota Bukittinggi, Kamis (27/4/2017).

Menurut Aldinsyah Nasution, apabila komitmen sudah ada, silahkan duduk bersama dengan semua pihak terkait kemudian diskusikan dan pasti ada solusi, sehingga penambahan TPP jadi realita.

“Terkait penerapan e-planning (perencanaan berbasis teknologi informasi), KPK juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Barat termasuk Bukittinggi agar segera melaksanakannya. Karna persoalan itu pun sudah diapungkan pada rapat monitoring dua bulan sebelumnya. Dan ke depan harus ada pula komitmen kepala daerah untuk penerapannya,” terangnya.

Aldinsyah Nasution mengaku, pihak KPK  tidak main-main dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, salah satunya melalui pendekatan perencanaan berbasis teknologi dengan orientasi keterbukaan, di samping penambahan penghasilan ASN sendiri.

“KPK juga mengapresiasi komitmen Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias yang cukup fokus mengupayakan penerapan electronic government (pelayanan kepemerintahan berbasis teknologi informasi). Sebab, hal itu secara langsung sejalan dengan sasaran yang diprogramkan KPK secara nasional tahun ini. “Tidak ada yang sulit, yang terpenting ada komitmen kepala daerah,” tukasnya.

Sementara itu Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias mengatakan, penyediaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kota Bukittinggi, didasarkan Undang-undang 23/2014 tentang pemerintah daerah. Tujuannya tiada lain percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus perwujudan prinsip keterbukaan. Hal itu sejalan dengan rencana aksi pencegahan korpsi terintegrasi yang dimotori KPK.

“Salah satu upaya konkret perwujudan pelayanan publik berbasis teknologi di Bukittinggi, yakni dengan telah diluncurkannya sebanyak 242 aplikasi serta penempatan sejumlah wifi gratis pada lokasi strategis dalam kota. Aplikasi yang telah disiapkan tersebut, tujuannya juga mempercepat pelayanan informasi kepada  masyarakat,” terangnya.

Rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini berlangsung pada dua lokasi masing-masing di aula balaikota dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kegiatan ini diikuti oleh sejmalah kabupaten/kota di Sumbar seperti dari Bukittinggi, Padang, Pariaman, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pessel dan Kabupaten Limapuluh Kota. (Dipra)

4d09a

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top