Ruang Publik

DPRD Minta Pemko Bukittinggi Usulkan Perda Tentang Perlindungan Anak

HaloBukittinggi : Ketua Komisi Satu DPRD Bukittinggi M. Nur Idris menilai, untuk menerapkan kota layak anak, pemerintah kota hendaknya memiliki program yang memperhatikan keberlansungan hidup anak-anak, identik dengan kota yang lebih memperhatikan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Di indonesia saat ini terdapat lima kota yang menjadi percontohan kota layak anak, yakni Solo, Jambi, Sidoarjo, Kutai, dan Gorontalo. Bukittinggi termasuk salah satu kota cikal bakal layak anak, namun hingga saat ini belum memiliki landasan untuk menjadi kota layak anak,” ujarnya, Rabu (26/4/2017).

M. Nur Idris menambahkan, untuk menjadi kota layak anak hendaknya juga didukung dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan hak dan kepentingan anak, serta didukung dengan adanya sarana dan prasarana untuk lokasi bermain, yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak.

“Saat ini program kota layak anak memang sudah dimunculkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun untuk realisasinya masih perlu dikembangkan, namun untuk pembangunan berkelanjutan perlu diciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, kembang, serta berpartisipasi secara optimal,” terangnya.

Disamping itu sambung M. Nur Idris, Pemerintah Kota Bukittinggi hendaknya juga memperhatikan kehidupan sosial dan ekonomi anak, termasuk kesehatan, pendidikan, serta penyediakan infrastruktur penunjang.

“Pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan hak dan kepentingan anak perlu dipelajari pada daerah yang telah menerapkan seperti kota Solo, karena dalam hal ini menyangkut kebijakan tentang kepentingan anak, lebih memperhatikan kebutuhan anak, sehingga implementasi kota layak anak itu dapat diukur, sejalan dengan program dan kegiatan dengan wujud kesejahteraan anak,” jelasnya.

Sementara itu terkait dengan perlindungan anak sambung M. Nur Idris, Pemko Bukittinggi juga harus dapat meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, apalagi yang saat ini tengah dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang menimpa sembilan anak di Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), Kecamatan Guguk Panjang.

M. Nur Idris berharap, agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku, dan kejadian ini jadi pelajaran bagi kita orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak, terutama yang masih duduk dibangku TK dan Sekolah Dasar (SD), jangan biarkan anak bermain diluar kontrol orang tua. (Dipra)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top