Ruang Publik

Seminar di Bukittinggi, Kementrian PPPA Komit Berantas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

HaloBukittinggi : Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah pusat menargetkan tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk seperti kekerasan fisik. Psikis, ataupun kekerasan seksual.

Hal itu menjadi topik utama dalam Seminar penghapusan kekerasan di rumah tangga sejak dini yang disampaikan Yohana Susana Yembise di Bukittinggi, Selasa (17/4/2017) siang, menurutnya selama ini masih banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak terkecuali di Kota Bukittinggi.

“Mengacu survei Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan bahwa satu dari setiap tiga perempuan berusia 15 sampai 64 tahun, pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, maka dari itu Kementrian P3A komit meminimaliasir kasus itu, hingga nantinya tidak ada lagi segala bentuk kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan,” ujarnya.

Menurut Yohana Susana Yembise, satu dari setiap empat perempuan yang pernah atau sedang menikah, juga pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi, dan satu dari lima perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap psikologis anak dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan.

“Ketika saya melakukan kunjungan ke negara lain, salah satunya Abu Dhabi, saya melihat bahwa pelaku kekerasan memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan ketahanan keluarga karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk memutuskan mata rantai kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Selain itu untuk melindungi anak perempuan dari kekerasan seksual sambung Yohana Susana Yembise. Saat ini juga sudah ada uu no 17 tahun 2016 yang dapat mengaturnya secara tegas yang isinya siapa saja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuma kebiri.

“Karena itu siapa saja yang megalami kekerasan seksual itu untuk tidak segan segan melaporkanya kepihak yang berwajib,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berbagai kebijakan yang dinilai ramah terhadap perempuan dan anak telah dibuat, diantaranya pembinaan yang dimulai dari keluarga, pembatasan penggunaan gadget dan internet bagi anak-anak, penataan tempat-tempat bermain anak, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, seperti toilet dan parkir yang ramah perempuan.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, pembentukan Satpol PP syariah yang anggotanya perempuan untuk menangani masalah-masalah terkait perempuan dan anak, seperti perlindungan anak dan pemberdayaan perekonomian perempuan, hingga pengalokasian anggaran untuk melakukan visum dan mendatangkan psikolog dalam upaya rehabilitasi korban-korban kekerasan. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top