Ruang Publik

Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kementrian PPPA Siap Dampingi TP PKK Bukittinggi

HaloBukittinggi : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Senin (17/4/2017), menghadiri Jambore Kader PKK Berprestasi Kota Bukittinggi di Lapangan Sepak Bola Atas Ngarai, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pastisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, seperti halnya di Kota Bukittinggi.

Menteri Yohana Susana Yembise mengatakan, penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 255 juta dan merupakan negara ke-4 berpenduduk terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika. 49,75% dari jumlah tersebut adalah perempuan.

“Berdasarkan data profil perempuan Indonesia, dari jumlah tersebut 65,71% perempuan berada pada usia produktif 15 hingga 65 tahun, namun secara umum belum berperan secara optimal, karena kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang rendah, hal ini menjadi permasalahan yang nyata bagi kaum perempuan dewasa ini,” ulasnya.

Menurut Yohana Susana Yembise, Kementrian PPA bertugas memastikan, hendaknya kaum perempuan memperoleh kesamaan akses dengan kamum laki-laki, mulai dari partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

“Sebagai wujudnya di daerah khususnya di Bukittinggi, Tim Penggerak PKK (TP-PKK) memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi aktif perempuan, dalam bidang politik, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan,” terangnya

Yohana Susana Yembise menambahkan, untuk mewujudkan target itu Kementerian PPPA perlu bersinergi dengan PKK untuk mendukung program unggulan Three Ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

“Kami siap mendampingi Pemerintah Kota Bukittingi dan PKK untuk membangun perempuan Bukittingi dan meminimalisasi kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak di kota ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi, Yessi Endriani mengatakan, pihaknya telah melakukan MoU atau Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agama Bukittinggi untuk melakukan sosialisasi dan himbauan kepada para pasangan muda terkait pernikahan agar terhindar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Kerja sama itu didasarkan untuk mencegah sejak dini terjadinya masalah sosial seperti pelecehan seksual pada anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Menurut Yessi Ramlan, peran keluarga penting dalam mencegah masalah sosial tersebut, sehingga sejak dini perlu disiapkan upayanya yaitu melalui pembinaan calon pengantin agar siap sepenuhnya membentuk keluarga yang tangguh.

“Pembinaan yang diberikan akan berkelanjutan dengan kehidupan pasangan setelah menikah dan tinggal di lingkungan masyarakat, melalui peran dasawisma, pendampingan bagi keluarga dilakukan lewat program PKK seperti program perekonomian keluarga, pelatihan keterampilan keluarga, pembinaan pola asuh anak hingga pendampingan dalam pengecekan kesehatan. (Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top