Ruang Publik

24 Tahun Bermasalah, Pemko Bukittinggi Terus Berupaya Selesaikan Soal Konsolidasi Tanah ByPass

HaloBukittinggi : Lanjutan penyelesaian sengketa tanah di jalan by pass, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias bersam unsur Forkopimda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis (30/3/2017), mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah by pass di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bertemu dengan 38 orang pemilik tanah konsolidasi tanah by pass di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Pertemuan yang berlangsung diatas tanah yang bermasalah itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan tanah By Pass yang telah berlangsung selama 24 tahun.

“Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), bertekad menuntaskan masalah tanah by pass. Hal ini menunjukkan komitmen  Pemko untuk menyelesaikan masalah warga kota sangat tinggi, dengan turun langsung ke lapangan, upaya penyelesaian terasa lebih efektif,” ujarnya.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, untuk blok timur ini proses penyelesaiannya diawali dengan penjelasan dan meminta izin  masyarakat untuk pengukuran. Dari 38 pemilik itu, 8 diantaranya sudah memiliki sertifikat, 30 lainnya akan segera diurus sertifikatnya, setelah seluruh peserta konsolidasi menerima hasil pengukuran dan gambar.

“Sebanyak 15 persen dari luas tanah sumbangan masyarakat akan dibangun jalan lingkung, dan hal itu akan ditindaklanjuti seteelah mendapat izin dan persetujuan dari pemilik tanah,” terangnya.

Ramlan Nurmatias menjelaskan, beberapa titik tanah di sepanjang jalan by pass ini sudah diselesaikan. Seperti tanah yang dibuat jalan di Aur Kuning. Pemko juga ingin menuntaskan tanah di belakang Fakultas Hukum UMSB. Khusus di tanah By Pass Pulai Anak Air, akan diukur ulang di Blok Timur.

“Atas nama Pemko Bukittinggi diucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf jika pelayanan selama ini masih kurang prima, dan dalam penyelesaian tanah by pass ini perlu kejujuran dan keikhlasan. Sejauh ini ruas jalan by pass memang masih banyak persoalan, dan Pemko Bukittinggi tidak berniat merugikan masyarakat dalam proses penyelesaiannya,” tukas Wali Kota.

Sementara Kepala BPN Kota Bukittinggi Yulindo mengungkapkan, usai pengukuran tanah, akan dilakukan pengolahan data. Selanjutnya membuat peta terbaru yang nantinya disepakati oleh masyarakat dan Pemko Bukittinggi.

“Untuk itu BPN akan membantu proses konsolidasi tanah. Sehingga persoalan tanah yang hampir 24 tahun terkendala dapat diselesaikan. BPN pun berharap ketidak pastian selama ini akan nampak jalan keluarnya dengan dukungan dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Salah seorang pemilik tanah Yet St.Rajo Basa, sempat mempertanyakan sejumlah hal, baik itu tanah bersertifikat atas nama orang dikembalikan menjadi nama pemilik sebenarnya, teknis pengukuran jangan sampai ada kekeliruan, pengukuran ulang dan sebagainya. (Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top