Ruang Publik

Permasalahan Tanah By Pass Bukittinggi Mulai Temukan Titik Temu Penyelesaian

HaloBukittinggi : Permasalahan tanah By Pass khususnya di daerah Koto Bawah Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto selayan, yang tidak kunjung tuntas selama 24 tahun, secara perlahan mulai menemukan titik terang penyelesaian oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pemilik tanah.

Wali Kota Bukittinnggi M. Ramlan Nurmatias mengatakan, untuk menuntaskan persoalan tanah By Pass itu dilaksanakan serangkaian pertemuan secara rutin dengan pemilik tanah, Pemko Bukittinggi beserta jajaran turun langsung ke lapangan, termasuk siang tadi, dengan target tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga sesuai konsep konsolidasi masyarakat bersedia mengibahkan 15 persen dari luas tanahnya untuk kepentingan fasilitas umum atau jalan.

“Langkah yang ditempuh Pemko Bukittinggi menyelesaikan persoalan tanah By Pass itu antara lain melakukan pengukuran ulang, lalu dicocokkan dengan data pada masing-masing sertifikat, kemudian diukur ulang sesuai peta tanah bersama pihak Badan Pertanahan Negara (BPN),” jelasnya, Selasa (21/3/2017).

Menurut M. Ramlan Nurmatias, di daerah Koto Bawah ini terdapat delapan persil tanah yang masih belum terselesaikan masalahnya, dan ini menjadi tanggung jawab Pemko Bukittinggi untuk menyelesaikannya, dan langkah turun langsung ke lapangan dinilai menjadi solusi terbaik, karena mereka butuh penjelasan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Pemko Bukittinggi dalam menyelesaikan sengketa tanah By Pass ini melakukannya secara bertahap, dan bagaimanapun apa masalah dan keluhan masyarakat dicarikan solusi nya satu persatu, dengan harapan perjanjian konsolidasi yang telah disepakati dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan Pemko Bukittinggi,” terangnya.

M. Ramlan Nurmatias menambahkan, masih banyak tanah disepanjang jalan By Pass Bukittinggi yang belum terselesaikan, dengan ragam permasalahan yang komplit pula, dan apabila di daerah Koto Bawah ini telah selesai, Pemko Bukittinggi akan menindaklanjuti pada titik-titik lainnya, dengan harapan tidak ada lagi batas jalan lintas Provinsi ini yang bertikai dengan kondisi luas seharusnya.

“Tanah By Pass yang diurus itu nantinya akan direkomendasikan Pemko Bukittinggi untuk penerbitan sertifikat, jadi jelas batas tanah yang telah dibibahkan pada pemerintah kota, dengan tanah yang menjadi milik masyarakat,” tukasnya.

Ramlan Nurmatias mengucapkan rasa terima kasih pada masyarakat, karena telah turut serta membantu program Pemko Bukittinggi melalui tim konsolidasi menyelesaikan sengketa tanah By Pass ini, mengingat dalam penyelesaiannya tidak ada perjanjian ganti rugi, rasa ikhlas dan niat baik masyarakat lah yang diminta untuk menyelesaikan permasalahannya.

Sementara itu Ninik Mamak Kaum Koto Bawah Kelurahan Pulai Anak Air, Rusdi Usman Datuak Gunuang Kayo mendukung program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menuntaskan permasalahan Tanah By Pass yang sudah puluhan tahun tidak berkesudahan, dari dulu masyarakat ingin segera menyelesaikan tanah yang kini sebagiannya telah jadi fasilitas publik itu.

“Dalam proses sebelumnya masyarakat sedikit trauma karena tidak jelas langkah penyelesaiannya, namun sekarang dengan turunnya Wali Kota Bukittinggi beserta jajaran ke lokasi, dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat, diharapkan permasalahan sertifikat tanah sebanyak delapan persil ini selesai, sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah kota bukittinggi untuk fasilitas jalan,” terangnya.

Rusdi Usman Datuak Gunuang Kayo menambahkan, yang sedikit menjadi masalah, masyarakat kurang paham antara luas tanah yang mereka kuasai, dengan jumlah lahan yang tertera di sertifikat mereka, dan untuk mengantisipasi hal ini perlu diluruskan konsep yang sebenarnya, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi oleh masyarakat sebagai pemilik tanah. (Dipra)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top