Ruang Publik

Antisipasi Isu Miring Soal Tanah Tambuo, Pemko Bukittinggi Ajak Masyarakat Bermusyawarah

Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias mengimbau masyarakat Bukittinggi maupun pedagang Aur Kuning tidak mudah dirasuki isu-isu miring terkait persoalan tanah tambuo yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Kawasan Tambuo itu merupakan sebagian kecil dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW, kenapa hanya Tambuo saja yang dipermasalahkan. Dalam hal ini ada kepentingan tersendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal inilah yang dikhawatirkan Pemko Bukittinggi adanya pihak-pihak yang menghasut dan mempolitisir warga untuk kepentingan mereka sendiri,” terangnya, Rabu (15/3/2017).

Sejauh ini sambung M. Ramlan Nurmatias, dalam menyelesaikan persoalan tanah Tambuo Pemko Bukittinggi bergerak sesuai dengan aturan yang ada, maka dari itu jangan jadikan Tambuo itu sebagang ajang-ajang yang tidak baik, sejauh ini tidak ada persoalan, karena Pemko Bukittinggi juga belum ada menerima pihak-pihak atau masyarakat  yang mengajukan untuk pembangunan di kawasan Tambuo.

“Sesuai dengan visi dan misi kita, Bukittinggi akan kita jadikan sebagai perdagangan dan jasa. Jadi seluruhnya ada aturan, Jangan lagi permasalahan ini, dan apabila nanti sifatnya memfitnah, Pemko Bukittinggi akan tempuh jalur hukum, karena ini untuk kepentingan bersama, jangan asal tuduh saja jika pemerintah ada main dengan investor,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi M. Nur Idris mengatakan, saat ini Pansus sedang diat-giatnya melakukan pembahasan draf Ranperda RTRW bersama Tim Penyusun Ranperda RTRW Pemko Bukittinggi. dimana, dalam pembahasan itu Pansus terpaksa melakukan pembahasana dengan sangat hati-hati.

“Pembahasan ranperda ini sangat istimewa, karena disamping membahas secara aspek hukum juga membicarakan secara teknis tata ruang dan aspek filosofis mempertimbangkan masukan masyarakat,” ulasnya.

Menurut M. Nur Idris, Pansus RTRW sangatbekerja hati-hati, karena menyangkut penataan ruang dan perubahan ruang yang menyangkut penataan ruang kota secara keseluruhan dan kehidupan masyarakat kota Bukittinggi secara keseluruhan. Salah ambil keputusan bisa-bisa mengecewakan masyarakat dan bisa disalahkan masyarakat karena salah mengesahkan perda RTRW.

“Pansus tidak akan ragu menyelesaikan amanah ini, dalam lanjutan pembahasan nanti juga akan mengikut sertakan masyarakat dalam pembahasan. Artinya revisi ranperda RTRW yang diajukan Pemko Bukittinggi ini dapat diselesaikan, dan disisi lain masukan masyarakat juga akan diakomodir dalam ranperda revisi RTRW,” terangnya.

Sebelumnya Aksi penolakan terhadap ajuan revisi perda nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW khusus kawasan Tambuo oleh Pemerintah Kota kepada pihak DPRD Bukittinggi terus terjadi. Setelah warga dan ribuan pedagang Aur Kuning yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Aur Kuning (PPAK) menyatakan menolak perubahan status kawasan Tambuo menjadi Perdagangan dan Jasa, penolakan lainnya juga terjadi dari perantau yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Kurai Limo Jorong Bukittinggi (IKKB).

Para perantau menilai, tindakan yang diambil oleh Pemko dalam ajuan ranperda revisi perda  no 6 tahun 2011 itu banyak memiliki mudhorat dari pada manfaatnya. Dimana, selain ditakutkan merusak lingkungan, juga berefek bagi sektor ekonomi para pedagang aur kuning sendiri yang telah puluhan tahun menempati kawasan tersebut.

Salah seorang Perantau IKKB, Syahrul Anggun mengatakan, bertolak dari beberapa pandangan, IKKB mengambil sikap menolak sebagian inisiatif pengajuan ranperda pemko, khususnya terkait dengan perubahan status Kawasan Tambuo menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Serta perubahan ketetapan terkait koefesien dasar bangunan dan lantai bangunan terhadap bangunan.

Seharusnya Pemko Bukittinggi sebut Syahrul memperhatikan UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar, pokok-pokok agraria beserta PP dan Permen terkait. Selain itu juga UU no 11 tahun 1974 tentang pengairan beserta PP dan Permen terkait, UU no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, UU no 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, UU no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perda.

“Pada ketujuh undang-undang itu diatur juga fungsi peran dan hak warga. Maka dari itu kami mengimbau agar pihak terkait untuk bertindak objektif, benar dan profesional sesuai dengan ketentuan, peraturan yang berlaku di Indonesia ini,” ujarnya.

Ketua Umum IKKB Amri Zaman Datuak Sampono Sutan menegaskan, meski berada diperantauan, pihaknya akan tetap mengamati, memperhatikan serta mengawal proses dan hasil dari Ranperda no 6 tahun 2011 tersebut.

“Kami berharap hubungan antara rantau dan ranah Bukittinggi lebih terpelihara serta sama-sama dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Bukittinggi dimasa depan sebagai pusat Pendidikan, Perkebunan, Pariwisata dan Pertanian,” harapnya.

Sementara itu Hanafi, Ketua Persatuan Pedagang Aur Kuning meminta agar pihak Pemerintah Kota tidak lagi menambah penderitaan pedagang Pasar Aur dengan menjadikan kawasan tambuo sebagai kawasan Perdagangan dan Jasa.

“Sekarang saja untuk jual beli saja sudah susah di Aur Kuning, jika ditambah lagi dengan lokasi perdagangan lain, tentu saja akan membuat musibah baru bagi kami kaum pedagang. Harusnya pemko lebih fokus untuk memaksimalkan yang sudah ada, bisa saja untuk mendatangkan pengunjung lagi ke Aur Kuning,” tukasnya. (Dipra)

2 Comments

2 Comments

  1. ERINOS

    April 27, 2017 at 12:33 pm

    JAN DIKICUAH JUO URANG KAMPUANG AWAK…

    • Dipra Gustio

      April 28, 2017 at 8:32 am

      Iyo Pak Erinos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top