Ruang Publik

Lengkapi Bahan Revisi Perda RTRW, Pansus DPRD Bukittinggi Tinjau Lokasi Tambuo

Guna melengkapi bahan untuk pembahasan perubahan ranperda RTRW, Tim Pansus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi bersama Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD) dari Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi meninjau lokasi kawasan Tambuo, Jumat (10/3/2017)

Ketua Pansus DPRD M Nur Idris saat ditemui dilokasi mengungkapkan, jika peninjauan tersebut merupakan bagian dalam prosedur untuk dijadikan bahan dalam pembahasan Perubahan RanPerda RTRW no 6 tahun 2011 yang akan memasuki tahap pembahasan teknis.

“Jadi kita kesini datang bersama-sama untuk melihat bagaimana bentuk eksistem Kawasan Tambuo sendiri untuk saat ini, juga melihat apa saja yang sudah berubah di kawasan Tambuo ini dari yang ada didalam perda RTRW 06 tahun 2011 lalu,” jelasnya.

Menurut M. Nur Idris,  dalam peninjauan tersebut sudah terjadi perubahan terutama kondisi dilapangan yang saat ini sudah banyak bangunan yang berdiri. Dengan kondisi ini, secara tidak langsung luas Kawasan Tambuo yang ada di Perda 06 tahun 2011 lalu sebanyak 7 hektare,sudah terpakai sebanyak 3 hektare.

“Jadi dalam perda dahulunya kawasan Tambuo yang akan dijadikan sebagai tempat fasilitas umum itu seluas 7 hektare. Namun saat ini sudah banyak yang dibangun seperti toko, kedai, dan temat usaha lainnya sehingga hanya tinggal 4 hektare lagi,” terangnya.

Beranjak dari kondisi yang ada sekarang jelas Idris, berkemungkinan kawasan Tambuo akan disarankan menjadi Kawasan Campuran seperti Perdagangan dan Jasa, Pelayanan Publik, dan Pertanian.

“Berdasarkan kondisi yang saat ini kini lihat, dimana sudah banyak lahan yang terbangun menjadi tempat usaha, jadi kawasan ini mungkin memang pas untuk kawasan  perdagangan dan jasa. Namun, dengan masih bertahannya kawasan pertanian dengan kondisi air yang masih lancar, kita akan usulkan kawasan ini menjadi kawasan campuran,” jelasnya.

M. Nur Idris menerangkan, dengan dijadikan sebagai kawasan campuran itu, nantinya setiap orang yang punyak hak atas tanah boleh mempergunakan tanah tersebut sesuai yang mereka inginkan sendiri.

“Jadi, guna tanah itu bukan urusan pemerintah. Pemerintah hanya membuat konsep tata ruang sesuai aturan dengan kondisi saat ini, serta melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang ada. kalau untuk soal membuat bangunan terserah pemilik tanah sendiri,” tegasnya.

Ditambahkan, nantinya pembangunan yang akan dilakukan di kawasan tambuo dan lokasi manapun di Bukittinggi harus memiliki izin dari pihak terkait.

“Gunanya izin ini agar bangunan yang akan dibuat itu sesuai dengan kondisi dilapangan. Nantinya dapat diusulkan seperti apa bangunan yang mesti dibuat dilokasi itu sesuai dengan kondisi di lapangan,” terangnya.

Untuk sejauh ini, tahapan dalam perubahan Perda RTRW akan memasuki tahap pembahasan teknis.

“Kita hampir finising dalam tahap pembahasan pasal perpasal, dan akan masuk dalam pembahasa teknis. Nah, dalam pembahasan teknis inilah makanya kita turun kelokasi untuk nanti dibahas. Selain itu kita juga akan masuk pada tahap hearing bersama masyarakat dengan agenda beberapa kali pertemuan,” tukasnya. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top