Ruang Publik

Pemko Bukittinggi Bakal Wujudkan Pembangunan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peranan lembaga pemerintahan yang dulu bernama Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), sesuai dengan nama barunya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) menuntut perubahan sistem dan materi kerja yang lebih mendasar.

Sekaitan itu, sejalan dengan peningkatan peranan pemerintahan di daerah, khususnya, Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, dan Wakil Wali Kota Irwandi, menyebutkan, keberadaan Bapelitbang merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan empat faktor tugas pokok yang berorientasi terhadap pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengaplikasian kondisi ini dapat dilihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara bertahap serta berjenjang setiap tahun. proses perencanaan pembangunan yang “mambasuik dari bumi” atau bottom up, yang dipikul oleh bapelitbang tidak hanya bersifat seremonial dan lebih berorientasi kepada pembangunan fisik.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, “maintset” seperti itu kini harus dirubah, dengan menjadikan musrenbang tidak lagi hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, dengan mengumpulkan tokoh masyarakat serta stakeholder, namun lebih dari itu bagaimana membedayakan nilai-nilai demokratisasi, keadilan, pemberdayaan dan pelayanan (servises) dari pemerintah terhadap masyarakat.

“Karena itulah tugas perwujudan fungsi pemerintah daerah terhadap masyarakat, dimulai dari kegiatan musrenbang dengan “leading sector”nya bapelitbang. kegiatan tersebut, tambah walikota, sudah harus dijadikan sebagai wadah untuk membangkitkan nilai-nilai masyawarah-mufakat sekaligus momentum untuk menggali jiwa kebersamaan yang lebih hakiki dalam kehidupan warga itu sendiri,” jelasnya, Sabtu (18/2/2017).

Perwujudan tugas dan fungsi Bapelitbang seperti dimaksud, bertepatan pula dengan setahun kepemimpinan Wali Kota M. Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Irwandi. karena bersama OPD lainnya, sampai pada Camat dan Lurah yang ada di Kota Bukittinggi, telah berhasil dilaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan, berlangsung selama empat hari mulai Senin (13/2/2017) sampai Kamis (16/2/2017) kemarin.

Kepala Bapelitbang Bukittinggi Yunizar, pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan yang sudah dilaksanakan memang memberikan kesempatang seluas-luasnya kepada tokoh masyarakat dan stakeholder untuk melakukan akselerasi demokrasi dan pemberdayaan diri menjadi lebih baik.

“Meski pada intinya materi bahasan musrenbang telah ditetapkan terhadap sektor infrastruktur, ekonomi, sarana-prasarana, sosial-budaya dan pemerintahan, namun pesertanya diberikan pula suasana kegiatan yang penuh demokratis,” ujarnya.

Dengan pola seperti itu sambung Yunizar, pelaksanaan Musrenbang pada akhirnya tidak lagi hanya berorientasi terhadap keinginan warga masing-masing kelurahan untuk memperjuangan bagaimana bisa mendapatkan sebanyak-banyak pembangunan infrastruktur, tapi lebih dari itu, bagaimana menjadikannya sebagai sarana untuk lebih mengembangkan nilai-nilai yang telah tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan pada masa datang.

Pada sisi lain, Wali Kota menekankan, bagaimana pun bagusnya visi dan misi walikota dan walikota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tanpa didukung oleh birokrat yang handal dan kuat, sebuah daerah itu akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, M. Ramlan Nurmatias mengakui, penempatan pejabat dan birokrat haruslah dilakukan dengan basis kompetensi, kapasitas dan integritas diri, dengan menerapkan pula sistem kontrak kinerja. pejabat dan birokrat seperti itu, akan mampu memberikan pelayanan dengan hati.

Kendati demikian, Pemko Bukittinggi tetap memberikan akselerasi terhadap bawahannya dengan memberikan “delegation of autority”, yang memberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi bagi mereka. prinsip ini pun tetap menganut azas kinerja dengan sistem by target, by proces dan by heart.

Perlu pula diingat, garisan tersebut sekaligus memberikan warning terhadap semua pejabat dan birokrat di bukittinggi khususnya untuk jangan melewati garis eliminasi yang telah ditetapkan. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top