Ruang Publik

KPK Lalukan Koordinasi Supervisi di Bukittinggi

Untuk menerapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pengawasan dan monitoring pada pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Adliansyah Nasution di Bukittinggi, Kamis (9/2/2017), mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumatera Barat. Sebagaimana KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi.

“Dalam rencana aksi ini, untuk sementara waktu hanya diikuti 15 daerah di Sumbar. Kick Off Meeting pertama di Padang ini diikuti 7 kepala daerah pada Selasa (07/2/2017) lalu, dilanjutkan di Pemprov Sumbar pada Rabu (8/2/2017) kemaren, dan hari ini di Pemko Bukittinggi diikuti 8 daerah,” tukasnya.

Menurut Adliansyah Nasution, dalam rencana aksi itu ada 7 poin penting yang sudah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota di Sumbar. Pertama menyangkut masalah pembuatan sistem e-Planning.

“Dengan itu perencanaan penganggaran harus menggunakan aplikasi elektronik.  Kedua mendorong pembangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (Paten) terkait perizinan, pemberdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP),” jelasnya.

Apabila seluruh poin itu telah dapat didorong secara baik sambung Adliansyah Nasution, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan, diharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan.

“Sehingga, setiap usulan dari program harus jelas dasar hukumnya, yang dikunci dalam sistem elektronik. Itulah yang kita dorong ke masing-masing daerah di Indonesia,” terangnya.

Sehubungan dengan itu Adliansyah Nasution berharap, sistem dalam membuat standar satuan harga dan standar biaya bangunan dibuatkan seragam. Sehingga masing-masing OPD akan seragam dalam pembiayaan, termasuk pembiayaan pembangunan. Tujuannya agar berjalan baik.

Untuk mendukung hal itu masing-masing daerah membuatkan Perwako atau Perbup nya. Sehingga tidak ada lagi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai aturan. Itulah tujuan Kick Off Meeting, demi mencegah korupsi terintegrasi.

Sementara Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias menjelaskan, Bukittinggi termasuk kota sejarah dengan unggulan nya pariwisata. Cukup banyak yang telah dibenahi. Terminal, parkir, kebersihan kota berikut ketertiban. Lebih 200 penghargaan yang diterima selama satu tahun kepemimpinan ini.

Wali Kota mengakui cukup berhati-hati menyangkut masalah anggaran dan pembiayaan. Sejauh ini pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, maka dari itu diucapkan terima kasih kepada KPK telah memilih Kota Bukittinggi sebagai tempat pelaksanaan Kick off Meeting dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi.

Termasuk sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini, dan M. Ramlan Nurmatias berharap nantinya bisa meminta bantuan dan bimbingan KPK. Agar penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salahgunakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan “Kick Off Meeting” Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi  yang dikuti delapan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, di Hall Balaikota Bukittinggi, Kamis 9 Februari 2017.

Kedelapan kabupaten/kota yang ikut tersebut adalah Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten  50 kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. (Dipra)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top