Ruang Publik

Pemko Bukittinggi Komit Selesaikan Kasus Sengketa Ganti Rugi Daerah

Pemerintah Kota Bukittinggi komit menyelesaikan kasus sengketa ganti rugi yang dapat merugikan keuangan daerah.

Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias mengatakan, untuk mengantisipasi kerugian keuangan daerah itu dibentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Rugi (MPPGR), yang nantinya ditugaskan menindaklanjuti apabila ada temuan yang dikhawatirkan merugikan daerah.

“Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Rugi ini penting dibentuk, karena tugas Pemko Bukittinggi kedepan cukup berat untuk menyelesaikan masalah kinerja dan temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti,” ulasnya, Kamis (9/2/2017).

Ramlan Nurmatias meminta pada MPPGR dapat bekerja maksimal. Karena sudah banyak kasus-kasus kerugian daerah yang harus diselesaikan. Tim diharapkan membuat program prioritas yang segera diselasikan.

“Selain itu tim juga diminta mampu mengkaji aset dan apa yang bisa menjadi potensi keuntungan dan kerugian daerah. Apa saja potensi pajak untuk pemasukan daerah. Karena menurutnya untuk membiayai pembangunan kita tidak bisa mengharapkan DAU dan DAK saja,” terangnya.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, MPPGR juga harus sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar, sehingga pembangunan di Kota Bukittinggi berjalan maksimal, demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Kepada Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD), M. Ramlan Nurmatias meminta agar lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan barang milik daerah. Peringatkan bendaharawan dan seluruh pegawai yang mengelola dan menggunakan kekayaan daerah untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku.

“Selalu ingatkan staf agar bekerja rapi, tertib Dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada lagi temuan temuan BPK yang mengarah kepada kerugian negara. Tertib administasi harus selalu dijaga Dan selalu bekerja sesuai regulasi yang ada,” tukasnya.

Ramlan Nurmatias juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menaati aturan sehingga tenang dalam bekerja. Kepala SOPD juga harus senantiasa mengawasi bawahan dan melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi perbuatan atau kejadian yang mengakibatkan kerugian daerah.

Majelis Pertimbangan Ganti Kerugian Daerah yang telah dilantik ini dilantik berdasarkan keputusan Wako Bukittinggi 188.45-27-2017 tertanggal 6 Februari 2017. Majelis diketuai Sekdako Yuen Karnova, Wakil Ketua Inspektur Kota Bukittinggi Hermansyah, Wakil Ketua Asisten Administasi Umum Zet Buyung, Sekretaris Kepala Badan Keuangan Dedet Krisnaldi.

Anggota Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Yollis Andri, Kepala Bagian Hukum dan HAM Isra Yonza dan Kabid Barang Milik Daerah Makhda Yetri. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top