Ruang Publik

Dinas Satpol PP Bukittinggi Perketat Pengawasan Peraturan Daerah

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bukittinggi, pada tahun 2017 ini akan meningkatkan pengawasan di tengah masyaraka untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) terutama terkait tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi, Syafnir, Sabtu (28/1/2017), mengatakan, pada tahun 2016 lalu biasanya pengawasan dilakukan oleh dua tim yang berpatroli, tahun ini dilakukan oleh tiga tim dan bekerja dalam bentuk shif setiap hari.

“Penambahan tim pengawasan itu dilaksanakan seiring telah ditambahnya personel Satpol PP sebanyak 65 orang, mengingat selama ini Dinas Satpol PP Bukittinggi kekurangan anggota untuk menjalankan banyaknya agenda kegiatan,” ujarnya.

Menurut Syafnir, pengawasan dan patroli oleh tim pertama bersama Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota (SK4) dilakukan di wilayah Terminal Aur Kuning, Simpang Aur, Jalan By Pass, Tigo Baleh dan Birugo mulai pukul 05.30 hingga 16.00 WIB.

Selanjutnya tim ke dua ditugaskan di kawasan Pasar Atas mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB untuk mendukung petugas yang telah ditugaskan di kawasan tersebut seperti di objek wisata Jam Gadang.

“Di Jam Gadang telah disiapkan petugas sebanyak 14 personel untuk setiap shif mulai pukul 7.00 sampai 23.00 WIB. Petugas di kawasan Pasar Atas akan mendukung kerja petugas di Jam Gadang ini,” terangnya.

Syafnir menambahkan, tim di wilayah Pasar Atas akan mengawasi lokasi-lokasi parkir, jalan-jalan hingga pedagang yang berjualan di lokasi yang dilarang.

Sementara tim ke tiga bersama Tim SK4 bertugas mulai pukul 20.00 sampai 5.30 WIB dan melakukan pengawasan serta patroli setiap malam di wilayah Bukittinggi.

“Kami harap peningkatan pengawasan ini akan meminimalkan tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan seiring itu meningkatkan kepatuhan warga terhadap aturan dan norma yang berlaku,” ulasnya.

Pengawasan lain yang juga dilakukan oleh Dinas Satpol PP sambung Syafnir, salah satunya pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB).

“Pengawasan terhadap IMB kami lakukan berkoordinasi dengan dinas yang terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU). Bila saat berpatroli ditemukan pembangunan tanpa izin, kami akan laporkan untuk diambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.(Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top