Ruang Publik

Selama 2016 BPSK Bukittinggi Selesaikan 11 Kasus

Sengeketa antara konsumen dan pihak  pembiayaan maupun leasing masih menjadi persoalan dominan yang diselesaikan oleh pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi selama kurun waktu 2016 lalu.

Kepala Sekretariat BPSK Bukittinggi Alizar saat ditemui menyebutkan, Setidaknya dari sebelas kasus dilaporkan kepada BPSK selama itu, tiga diantaranya diselesaikan pada tingkat hukum atau jalur pengadilan.

“Jadi yang tiga kasus ini disebabkan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, jadinya dilanjutkan dengan hukum,” jelas Alizar, Senin (23/1/2017).

Sementara itu, untuk kasus lainnya jelas Alizar dapat diselesaikan dengan perdamainan, setelah dimediasi antara dua belah pihak, terjadilah kesepakatan perdamaian. Dimana masing-masing pihak sepakat untuk menjalankan hasil perdamaian tersebut.

“Pada umumnya kasus dengan persoalan pembiayaan itu berupa penarikan kendaraan oleh pihak pembiayaan karena pihak konsumen menunggak dalam pembayaran,” ujarnya.

Selain kasus itu sambung Alizar, juga ada beberapa kasus lainnya antara konsumen dengan pihak jasa pengiriman barang. Kalau kasus ini berupa barang yang dikirimkan oleh konsumen tersebut rusak, dan kasus ini sudah dapat diselesaikan.

Sementara itu Wakil Ketua BPSK Bukittinggi Zulkifli Djohneva menjelaskan, Pembentukan BPSK wajib adanya Karena kehadiran teknologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya. Sehingga keberadaan barang dan jasa semakin meningkat.

“Termasuk mulainya era perdagangan bebas. Maraknya Kasus transaksi jual beli yang merugikan konsumen termasuk penipuan dan ketidak puasan yang dialami konsumen harus segera ditindak lanjuti,” tukasnya.

Menurut Zulkifli Johneva, sejak 2013 BPSK Bukittinggi telah menangani 11 kasus, tahun 2014 ada  12 kasus, tahun 2015 ada 13 kasus dan tahun 2016 terdata 11 kasus. Dari kasus itu ada yang sampai ke Mahkamah Agung dan sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung.

“Kasus yang mencuat ke permuakaan paling banyak masalah leasing untuk pembelian motor dan Mobil. Sebabnya karena pelaku usaha banyak yang nakal. Sengaja tidak mencantumkan perjanjian fidusia dan membacakannya. Konsumen juga ada yang salah, asal tanda tangan saja. Sementara konsumennya tidak memahami. Tulisannya kecil kecil tujuannya untuk mengelabui Konsumen,” terangnya.

Saat bermasalah maka barang tadi akan ditarik secara baik baik maupun secara paksa. Masyarakat tidak tau kemana harus melapor dan mencari perlindungan. Di Bukittingi lanjut Zulkifli Johneva melaporlah ke BPSK, tanpa dikenai biaya alias gratis sampai perkara selesai.

Menurut Zulkifli saat kasus masuk kita mediasikan dulu sampai berdamai. Ada juga yang tidak puas lalu lanjut ke pengadilan bahkan ada juga yang sampai ke Mahkamah Agung. Peran BPSK dalam memperjuangkan hak konsumen cukup besar. Karena itu Zulkifli Johneva menganjurkan masyarakat melapor ke BPSK jika ada masalah BPSK akan memperjuangkan hak konsumen sampai selesai. Termasuk masalah asuransi, angkutan udara, kehilangan barang, PDAM, masalah tiket.

“Apa saja bentuk jasa dan barang yang bisa dimanfaatkan masyarakat bisa dibantu BPSK. Dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah. Syarat pengaduan adalah  bukti belanja seperti kuitansi dan isi form keluhan,” terangnya.

BPSK arahnya perdata, Jika ditemukan ada unsur pidana, BPSK akan merekomendasikan kepada pihak penyidik. BPSK ada dengan UU 8 tahun 99 tentang perlindungan Konsumen.(Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top