Ruang Publik

Pemko Bukittinggi Ajukan Perubahan Perda RTRW Pada DPRD

Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010 sampai 2030.

Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, Rabu (11/1/2017), mengatakan, peninjauan kembali RTRW secara tegas telah diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dimana peninjauan rencana tata ruang dapat dilakukan sekali lima tahun.

“Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan dan dinamika internal daerah terhadap pemanfaatan tata ruang daerah, yang dilakukan setelah  melalui mekanisme dan tahapan sesuai dengan perundangan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bukittinggi,” ujarnya.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, perubahan Perda RTRW ini merupakan kewenangan daerah yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan daerah serta sudah dilakukan pembahasan oleh BKPRD Kota Bukittinggi, PKPRD Propinsi dan BKPRD Pusat, beberapa konsultasi publik dan persetujuan DPRD serta persetujuan subtansi dari Menetri Agraria dan Tata Ruang.

“Subtansi perubahan dalam Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2011 yakni perubahan peruntukan ruang terbuka hijau (RTH) di dua Keluaahan Bukit Apit Puhun dan Puhun Pintu Kabun. Selanjutnya sepadan ngarai semula ditetapkan 100 meter dari bibir ngarai sebagai kawasan lindung menjadi 50 meter sebagai kawasan lindung dan 50 meter sebagai kawasan budi daya terbatas,” jelasnya.

Sementara kawasan Tambuo yang sudah ditetapkan sebagai kawasan fasilitas pelayanan umum berupa terminal pada Perda nomor 6 Tahun 2011, yang beberapa bulan ini dihebohkan akan dibangun pusat pertokoan oleh pengusaha Tiongkok disampaikan perubahan sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial menuturkan, terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang RTRW yang diusulkan Pemerintah Kota Bukittinggi, akan ditanggapi DPRD sesuai aturan dan ketetapan yang berlaku.

“Pembahasan  perubahan Perda RTRW itu akan dikaji ulang anggota DPRD, dan sebelumnya tujuh Fraksi di DPRD akan menanggapi perubahan yang disampaikan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rapat paripurna tanggapan fraksi, yang akan dilaksanakan pada Jum’at 13 Januari 2017 lusa,” jelasnya.

Menurut Beny Yusrial, setelah itu DPRD bukittinggi akan membentuk panitia khusus yang akan membahas perubahan Perda RTRW, karena apapun Peraturan Daerah yang diusulkan Pemko Bukittinggi menjadi kewajiban DPRD untuk membahasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Bukittinggi, M. Nur Idris menyambut baik disampaikannya ranperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi 2010 – 2030.

“Penjelasan Wali Kota tentang subtansi peninjaun kembali Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW. Saya melihat alasan-alasan dilakukan peninjuan kembali ini secara umum sudah kita ketahui sejak awal, namun karena proses peninjuan kembali harus sekali 5 tahun makanya kini baru dapat dilakukan. Sementara untuk subtansi isi perubahan ranperda RTRW ini belum dapat kami komentari, kita pelajari dulu secara cermat,” tukasnya.

Menyangkut pembahasan ranperda perubahan RTRW ini sambung M. Nur Idris, sesuai dengan tata tertib ada beberapa tahapan yang akan dilalui untuk pembahasan ranperda perubahan RTRW ini.

“Sekarang baru tahap satu hantaran walikota setelah ini pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi. Setelah ada persetujuan baru masuk tahapan kedua berupa pembahasan oleh panitia khusus bersama pemda untuk beberapa bulan kedepan. Kira-kira siapnya nanti sekitar 3 bulan,” terangnya.(Dipra)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top