Ruang Publik

Isu Penggusuran Pedagang Aur Kuning dan Pemindahan Terminal Dibantah Wali Kota Bukittinggi

Beredarnya isu salah seorang Taipan Indonesia telah membeli lahan di kawasan Tambuo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, yang  diperuntukan menjadi kawasan bisnis membuat heboh masyarakat terutama pedagang di Aur Kuning. Isu tersebut pun berkembang, bahwa lahan itu akan disulap menjadi ribuan petak toko.

Sementara, toko-toko yang berada di Pasar Grosir Aur Kuning akan digusur untuk sepenuhnya menjadi Terminal Simpang Aur. Bahkan isu itu pun semakin santer dengan melibatkan Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar Jakarta milik Cina yang dikaitkan dengan taipan.

Saat dikonfirmasi kepada Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, dia menyatakan tidak pernah terlibat dalam isu yang tidak jelas itu.

“Ini sama sekali tak benar. Itu fitnah yang tidak berdasar, saya tak akan menggusur toko-toko di Aur. Malahan terminal akan dipercantik,” ujarnya, Jum’at (16/12/2016).

Menurut M. Ramlan Nurmatias, isu tersebut sudah mengusik ketenangan warga Bukittinggi terutama para pedagang Aur Kuning.

“Mereka bilang saya sudah bikin perjanjian dengan pengusaha itu. Jangankan dengan Pengusaha Jakarta, dengan Pengusaha Bukittinggi saja saya tidak punya komitmen. Ini sangat keterlaluan,” sebut Ramlan.

“Jika dirinya pun sama sekali tidak tau terkait jual beli tanah maupun pendirian ruko-ruko tersebut. Sampai sekarang belum ada yang mengajukan surat perizinan kepada saya,” tukasnya.

  1. Ramlan Nurmatias berharap, agar masyarakat tak mempercayai isu-isu yang tak jelas kebenarannya itu karena berpotensi menggangu kenyamanan.

“Saya akan usut isu ini, ini sudah pencemaran, saya tidak tahu apapun soal itu, saya tegaskan itu tidak benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi Muhammad Nur Idris menjelaskan, jika lahan Tambuo dulunya merupakan kawasan pertanian milik masyarakat, baik kaum atau sdh peruntukan.

“Tahun 2007-2009 lalu ada rencana Pemko Bukittinggi menjadikan kawasan tambuo untuk membangun terminal. Maka disinilah mulai pembicaraan tambuo dijadikan terminal dan terminal aur dipindahkan ke tambuo. Sementara lahan terminal akan dijadikan toko dan pemilik tanah tambuo diprioritaskan untuk mendapatkan toko. Maka dirancanglah tambuo menjadi kawasan terminal oleh Pemko masa itu,” terangnya.

Seiring berjalan waktu, pertengahan tahun 2009 dirancanglah Perda RTRW, dimana dalam salah satu perda itu menjadikan kawasan tambuo menjdi perluasan terminal, termasuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bukit Apit dan Pintu Kabun (yang akhirnya diributkan karena pemko dianggap tidak adil menetapkan peruntukan RTH).

“Awal tahun 2009 DPRD yang kala itu dalam masa jabatan 2004-2009 membahas Ranperda RTRW, namun sampai akhir periode tidak tuntas. Maka, akhir tahun 2010 dilanjutkan pembahasan final oleh DPRD 2009-2014 dan tengan tahun 2011 Perda RTRW disahkan dengan Perda 06/2011,” ujarnya.

Namun dalam pelaksanaannya lanjut Muhammad Nur Idris, ditengah perjalanan perda RTRW dapat perlawanan dari masyarakat antara lain soal RTH di Bukit Apit termasuk masyarakat Tambuo menolak tanahnya dijadikan terminal. Jadilah Tambuo itu berubah status dari pertanian jadi kawasan pengembangan terminal sejak Perda 06/2011.

Muhammad Nur Idris menambahkan, sekitar tahun 2012-2013 terdengar kabar masyarakat pemilik tanah Tambuo mau membangun kawasan Tambuo berupa toko yang akan membangun seorang pengusaha asal Bukittinggi dengan investasi Rp 320 Milyar dan akan membangun toko sebanyak 1500 petak diatas tanah seluas 4,2 Ha.

“Saat mengajukan permohonan IMB ke pemko, ternyata pemko tidak dapat memberikan izin karena terbentur masalah status kawasan tersebut sebagai kawasan terminal. Dari kasus gagal izin membangun inilah sedikit informasi bahwa ternyata tanah di tambuo sudah bersertifikat 39 buah dan sudah  ada perikatan jual beli dengan pemilik PT. Agung Mitra Bukittinggi (AMB) punya pengusaha Bukittinggi. Bahkan pemilik tanah sudah ada yang menerima uang muka dari PT. AMB berkisar Rp 50 juta s/d 200 juta,” jelasnya.

Menurut Muhammad Nur Idris, hingga saat ini belum ada satupun izin yg dikeluarkan oleh Pemko Bukittinggi  sampai saat ini untuk mendirikan toko di tambuo. Klu ada yg bilang sudah ada izin itu dipastikan bohong. Jadi intinya Wali Kota Bukittinggi tidak ada sangkut pautnya dalam hal ini, bahkan persoalan ini sudah berlangsung jauh sebelum dia (walikota,red) menjabat, jadi adanya isu itu tidak benar.

“Adanya isu tersebut hanya diperuntukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Jika ada yang mengatakan perda RTRW direvisi sekarang untuk kepentingan PT. Podomoro menguasai Tambuo, ini isu yg paling bohong. Rencana revisi perda RTRW sudah akan dilakukan sejak disahkannya perda RTRW tahun 2011. Kebetulan menurut aturan perda RTRW hanya boleh direvisi 1 kali 5 tahun. Kebetulan saja tahun 2016 sudah 5 tahun berjalannya Perda no 06/2011,” tukasnya.(Dipra)

 

2 Comments

2 Comments

  1. RIP Pedagang Kaki Lima Aur

    December 17, 2016 at 9:02 pm

    kepala pemerintahan,di pilih untuk mengayomi masyarakat,bukan untuk memutus mata pencarian masyarakat

    • Dipra Gustio

      April 28, 2017 at 8:33 am

      Betul Pak…semoga kebijakan ini dijalankan pemerintah daerah dnegan baik…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top