Ruang Publik

Pemko Bongkar Enam Bangunan Semi Permanen Tanpa Izin

Sebanyak enam petak bangunan semi permanen yang berada di Simpang Surau Gadang, Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Rabu (14/12/2016) siang, dibongkar paksa oleh tim gabungan yang terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kodim 03/04 Agam, dan Polres Bukittinggi.

Kepala Satuan Pamong Praja Bukittinggi Syafnir yang menjadi komando lapangan ini mengatakan, pembongkaran bangunan ini merupakan instruksi langsung dari Walikota, dan tindakan ini sebelumnya telah melalui musyawarah dengan pemilik, serta sejalan dengan mekanisme aturan yang berlaku.

“Hari ini Tim gabungan dari pemko melaksanakan pengosongan dan pembongkaran bangunan yang berada ditanah milik negara, yang tercatat di Pemko Bukittinggi, yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin,” jelasnya.

Menurut Syafnir, kasus bangunan bermasalah ini sudah lama, tercatat sejak tahun 2012 lalu. Pemilik menyatakan bangunan ini dibangun diatas tanah Pusako tinggi masyarakat disini, tapi mereka tidak bisa memperlihatkan buktinya, sedangkan Pemko Bukittinggi sudah jelas telah membayar ganti rugi atas tanah ini, dan penyewa yang menghuni 6 tempat disini sudah diberi batas waktu yang cukup.

“Pemerintah telah memberikan tiga kali surat pemberitahuan dan peringatan dimana Sekda memberi batas waktu paling lambat hari Senin 12 Desember 2016 kemarin. Namun ternyata penyewa belum mengosongkan areal ini. Jadi terpaksa, kita melakukan pembongkaran lagi,” tukasnya.

Pembongkaran tersebut ujar Syafnir, sempat dihalangi oleh pemilik dan beberapa orang lainnya. Namun, setelah diberi pengarahan dan pengertian, pembongkaran dapat dijalankan.

Syafnir menambahkan, tanah milik negara yang berada di Simpang Surau Gadang Mandiangin Bukittinggi, sudah masuk dalam APBD perubahan tahun 2016 yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota.

“Jika ada yang masih keberatan, pihak yang merasa dirugikan atas pembongkaran ini, silahkan mengajukan tuntutan secara hukum,” jelasnya.

Sementara itu Ampera Sutan Rajo Alam, salah seorang warga yang menentang pembongkaran itu mengatakan bahwasanya tanah yang mereka tempati adalah tanah Pusako tinggi suku pisang Datuak Batuduang Ameh.

“Pemerintah merampas harta pusaka, harta pusaka tinggi rakyat, yang kami miliki secara turun temurun. Dirampas paksa tanpa bisa menunjukkan bukti oleh pihak Pemda. Kami minta penyelesaian kepada pemerintah. Kami sudah membalas surat pemberitahuan yang diberikan Pemda, kalau ini adalah tanah pusaka tinggi suku pisang datuak Batuduang Ameh,” ujarnya sambil marah pada petugas.

Dengan kekuatan 120 orang personil proses pembongkaran dan pengosongan lahan di tanah milik negara itu berjalan sesuai instruksi.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top