Ruang Publik

Polres Bukittinggi Siap Jalankan Arahan Kapolri dalam Hal Antispasi Paham Radikal

Polres Bukittinggi komit menjalankan program prioritas Kapolri dalam hal penanganan kelompok radikal, pro kekerasan, dan intoleransi yang dapat memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana, Kamis (8/12/2016), mengatakan, khusus di wilayah hukum Polres Bukittinggi program ini ditindaklanjuti dengan menggandeng ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat.

“Dalam hal ini Polres Bukittinggi siap mengoptimalkan sosialisasi dan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, dengan target dapat mengantisipasi timbulnya paham kelompok radikal, pro kekerasan, dan intoleransi khususnya di Bukittinggi,” tukasnya, dalam acara ceramah dan sosialisasi tentang kinerja Polri dalam mencegah paham radikal di aula pertemuan Polres Bukittinggi siang tadi.

Menurut Arly Jembar Jumhana, peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung program ini, karena paham yang patut diwaspadai itu munculnya dari masyarakat, maka dari itu seluruh pihak harus dirangkul, dan diajak bekerjasama.

“Sejauh ini paham itu belum ditemukan di wilayah hukum Polres Bukittinggi, namun demikian kita tidak boleh lengah, karena hal ini tidak bisa dipadang sebelah mata, dan dampak nya pun juga dapat merubah pola pikir masyarakat,” terang Kapolres.

Arly Jembar Jumhana menambahkan, dalam mengantisipasi paham radikal, pro kekerasan, dan intoleransi, Sumatera Barat secara umum dan khusus nya di Bukittinggi memiliki nilai plus, karena di Minangkabau ini masyarakatnya masih memiliki pranata sosial yang baik, didukung dengan adat istiadat, serta paham agama masyarakat yang kuat.

“Maka dari itu pihak Polres Bukittinggi berkeyakinan munculnya paham yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan itu dinilai cukup minim, namun akan selalu waspada, dengan mengoptimalkan peran seluruh jajaran dan kerjasama melalui seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Dosen Ilmu Hukum IAIN Bukittinggi Maswardi menuturkan, untuk meningkatkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, Polres Bukittinggi hendaknya juga mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) yang bertugas di 24 Kelurahan.

“Memang sejauh ini ada satu atau dua kasus paham radikal yang ditemukan di Bukittinggi, namun hal itu telah diantisipasi oleh Polres, dan kedepan perlu diantisipasi lebih awal dengan meningkatkan pranata adat melalui peran ninik mamak dan cadiak pandai, karena Polisi sendiri belum tentu langsung mengetahui tumbuhnya paham radikal itu,” tukasnya.

Maswardi menambahkan, kemunculan paham radikal merupakan permasalahan yang kompleks, banyak faktor yang menjadi pemicu mulai dari keadilan yang sepihak, perekonomian, hingga kemiskinan dapat melahirkan paham itu.

“Usia 12 hingga 19 tahun merupakan kondisi rentan bagi tumbuh dan kembangnya paham radikal, dan pendekatan secara kekeluargaan dan kelompok juga penting dalam upaya mencegahnya,” ujar Maswardi.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top