Ruang Publik

Pemko Bukittinggi Targetkan PAD 2017 Rp 100 Milyar

Pemerintah Kota (Pemko) Bukittingi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2017 mendatang naik sebanyak Rp 30 Milyar. Artinya, jika pada tahun 2016 ini Pemko memiliki target PAD sebanyak Rp 70 Milyar, maka pada tahun depan akan ditargetkan sebanyak Rp 100 Milyar.

 

“Oleh karena itu, untuk kedepan kita lebih memfokuskan pada pendapatan retribusi pada objek wisata berbayar, tentunya dengan peningkatan fasilitas pada objek wisata agar lebih menarik,” sebut Wali Kota (wako) Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Kamis (3/11/2016).

 

Selain retribusi sebut wako, peningkatan terhadap pajak Izin Membuat Bangunan (IMB) juga akan dievaluasi.

 

“Jadi begini, ada dulu warga yang ngurus IMB sejak 10 tahun silam, kemudian seiring waktu dan mereka memiliki reseki, bangunan kemudian dirubah dan ditambah, tetapi IMB nya tidak diurus. Nah, inilah yang akan kita evaluasi nanti,” jelas Ramlan.

 

Menurut Ramlan Nurmatias, dari data yang diterimanya sementara, sedikitnya terdapat sebanyak 2400 rumah yang akan dievaluasi IMB nya. “Jadi kita lihat kondisi yang ada saat ini kita yakin bahwa PAD kita tahun 2017 mendatang bisa ditingkatkan,” sebutnya.

 

Sementara itu ditempat yang berbeda, agar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 dapat tepat waktu, Wakil Wali Kota Irwandi berinisiatif melakukan percepatan penyusunan hantaran Rancangan APBD Kota Bukittinggi. Percepatan tersebut dengan melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan RKA Rancangan APBD TA 2017 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis TAPD minggu lalu.

 

Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi terhadap kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang telah menjadi kesepakatan dengan DPRD Kota Bukittinggi.

 

Saat ini, menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Dedet Krisnaldi, proses penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sedang berlangsung. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006 beserta perubahannya dan Permendagri No. 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA2017, proses penyusunan APBD terbagi atas beberapa tahapan.

 

Tahapan yang telah dilalui diantaranya penyusunan RKPD, penyusunan serta pembahasan KUA PPAS Tahun 2017 antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan DPRD Kota Bukittinggi. Tahapan berikutnya adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2017 dan Hantaran Rancangan APBD Kota Bukittinggi TA 2017. Dalam penyusunan hantaran Rancangan APBD tersebut indikator yang sangat penting adalah penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

 

Dalam arahannya Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi menekankan bahwa dirinya bersama Walikota akan memberikan kebijakan-kebijakan fiskal dalam mengurangi beban finansial pada Rancangan APBD TA 2017, dan kebijakan tersebut agar diterapkan dalam penyusunan dan pembahasan RKA nantinya.

 “Belanja-belanja yang sifatnya pemborosan, tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran, tidak memenuhi standarisasi anggaran berbasis kinerja agar dicermati, diproses dan ditindaklanjuti berdasarkan kebijakan-kebiajakan tersebut oleh TAPD dan Tim Teknis TAPD,” ujarnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top