Ruang Publik

Terkait Retribusi, DPRD Kota Bukittinggi Segera Bahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi segera membahas tiga dari empat rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait retribusi yang telah disampaikan pemerintah daerah setempat.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial usai rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap keempat ranperda yang digelar di Bukittinggi, Rabu, menyebutkan tiga dari empat ranperda tersebut yakni ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang retribusi tempat khusus parkir dan ranperda tentang retribusi penyediaan kakus.

“Ranperda terkait parkir menurut kami sangat mendesak karena parkir adalah salah satu urusan yang paling sering mendapat perhatian di Bukittinggi. Sama pentingnya dengan retribusi penyediaan kakus karena merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat apalagi Bukittinggi termasuk kota tujuan wisata,” jelasnya, Rabu (26/10/2016).

Sementara satu ranperda lainnya tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) akan dibahas kemudian karena menunggu ranperda tentang RT dan RW yang juga segera disampaikan pemerintah setempat. Pembahasan dua ranperda tersebut akan disinkronkan.

“Secara umum DPRD menyambut baik keempat ranperda yang telah disampaikan pemerintah karena akan mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) namun tetap ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian,” ulasnya.

Dalam rapat paripurna, fraksi di DPRD menyoroti retribusi yang ditetapkan harus menjamin adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan pemerintah perlu melakukan pendataan ulang terhadap objek retribusi.

Ketua Fraksi Partai Golkar Edison menyebutkan agar pemerintah setempat mendata ulang objek IMB mengingat jumlah bangunan akan semakin berkembang seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terkait parkir, sejumlah fraksi meminta pemerintah melakukan pengaturan seperti menetapkan batas jalan yang akan dijadikan parkir dan diberi marka agar tidak mengganggu arus kendaraan serta menghitung kapasitas lokasi parkir.

Sedangkan dalam penyediaan kakus atau toilet umum, harus diperhatikan standar kelayakan toilet dan menjamin kenyamanan pengguna.

Walikota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias mengatakan, akan mengkaji pandangan umum dari tujuh fraksi tersebut.

“Kami apresiasi semua masukan yang disampaikan DPRD. Kami akan kaji dan data kembali terkait sarana dan prasarana yang ada. Kelengkapan untuk sarana yang diperlukan juga dianggarkan agar jelas dan teratur,” ujarnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top