Ruang Publik

Pemko Bukittinggi Inventarisasi Program Pembangunan Sejalan dengan TJSLP

Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisasi program pembangunan di daerah, agar dapat berjalan secara seimbang dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Kepala Bagian Perekonomian Setda Bukittinggi, Linda Faroza mengatakan, TJSLP merupakan program yang dilaksanakan suatu perusahaan sebagai bentuk komitmen membantu pembangunan di daerah.

“Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang TJSLP, setiap pemerintah daerah harus turut terlibat dalam program yang dilaksanakan perusahaan melalui program tanggung jawab sosialnya (CSR),” ujarnya, Jum’at (21/10/2016).

Hal itu dimaksudkan agar program pembangunan yang telah direncanakan maupun telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak tumpang tindih dengan program CSR perusahaan yang ada di daerah.

“Tanggungjawab perusahaan biasa diberikan dalam bentuk dana bantuan atau kemitraan kepada masyarakat. Dalam perda diatur agar pemda turut terlibat dalam memfasilitasi dana tersebut agar tepat sasaran,” jelasnya.

Selama ini, bantuan tersebut cenderung diberikan kepada masyarakat dalam lingkungan operasional perusahaan saja sehingga terkesan belum merata dan belum sinergi dengan program pemerintah.

Menurut Linda Faroza, untuk menginventarisasi program pembangunan di daerah, pihaknya menggelar rapat bersama tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengenai program yang akan diusulkan untuk dilaksanakan.

Tujuh SKPD tersebut membawahi bidang-bidang yang menjadi lingkup program TJSLP yakni pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, sosial keagamaan, pelestarian lingkungan hidup dan usaha ekonomi kerakyatan.

“Ada program-program SKPD yang sudah dianggarkan dalam APBD. Kemudian ada pula program yang sudah tertampung dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) namun tidak menjadi program prioritas. kami menginventarisasi sekiranya program yang belum menjadi prioritas dapat dijalankan melalui progrm TJSLP tersebut,” lanjutnya.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat berjalan secara merata dan tepat sasaran, tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta lingkungan.

“Kami minta setiap SKPD agar menyusun program-program yang akan diusulkan hingga Rabu (26/10/2016) mendatang untuk kemudian dibahas kembali lalu diteruskan pada pemerintah provinsi dan dilanjutkan ke perusahaan yang ada di daerah,” tukasnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top