Ruang Publik

Atasi Permasalahan Sampah, Pemko Bukittinggi Keluarkan Biaya Rp 720 Juta Pertahun

Pemerintah Kota Bukittinggi harus merogoh kocek yang dalam untuk mengatasi persoalan sampah. Karena dengan luas 25 km2, Bukittinggi tidak mumpuni untuk membuat Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA).

Dengan jumlah sampah sebesar 90 sampai 100 ton Setiap harinya, pemer#intah Kota Bukittinggi harus mengeluarkan setidaknya Rp 720 juta per tahun untuk biaya retribusi pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional Payakumbuh.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bukittinggi, Supadria, Minggu (16/10/2016), mengatakan, biaya untuk satu ton sampah sebesar Rp 20.000 sehingga dalam setahun memerlukan biaya paling tidak sebesar Rp 720 juta untuk membuang sampah.

“Bukittinggi tidak memungkinkan untuk pengadaan tempat pembuangan akhir sampah karena sekurangnya dibutuhkan lahan seluas 15 hektar untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah,” ujarnya.

Sebagai solusi sambung Supadria, untuk menekan biaya retribusi sampah ini dengan mengurangi volume sampah. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan mengolah kembali sampah menjadi barang bermanfaat, serta penegakan perda sampah.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi, Ibnu Asis, Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menerapkan teknologi tepat guna yang berprinsip 3R. Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R dalam mengelola sampah.

“Pengelolaan sampah kita di Bukittinggi terlalu lambat. Pemerintah sebenarnya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi atau pihak lain yang mungkin telah menerapkan teknologi tepat guna dalam mengelola sampah,” jelasnya.

Selain itu, kader PKS ini juga menegaskan perlu adanya konsistensi dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 mengenai sampah.

“Setidaknya pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi warga yang taat pada peraturan dan berhasil mengelola sampah dengan baik sehingga hal itu diharapkan juga akan dapat mendorong warga lain untuk taat aturan. Apalagi dalam SOPD yang akan disahkan nanti, DKP akan dihapus kemudian digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengelola kebersihan,” pungkasnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top