Ruang Publik

Pemko Bukittinggi Serahkan Aset Sebesar Rp 142,2 Miliar Pada Pemrov Sumbar

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyerahkan aset senilai Rp142,2 miliar kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Penyerahan aset ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima penyerahan data urusan Personil Prasarana/Sarana dan Dokumen (P2D) berupa pendidikan tingkat menengah dan pengawasan ketenagakerjaan di Aula Kantor Gubernur, Senin 3 Oktober 2016 lalu.

Serah terima yang diikuti dengan penandatanganan Berita acara penyerahan tersebut ditandatangani Wakil Walikota Irwandi dan Gu­bernur Irwan Prayitno serta disampaikan penyerahan berikut daftar aset secara simbolis oleh Sekda Kota Bukittingg, Yuen Karnova.

Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi, Kamis (6/10/2016), mengatakan, penyerahan data urusan P2D tetap mengacu pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pe­me­rintahan daerah yang telah mengamanatkan kepada daerah untuk mela­kukan penataan urusan kewe­nangan pemerintah, terutama pada urusan pemerintahan yang konkuren.

Lebih jelas disampaikan pada pasal 404 bahwa ditegaskan serah terima P3D harus dilakukan selambat-lambatnya dua tahun setelah UU ditetapkan yakni pada Oktober 2016.

“Aset yang berupa pendidikan tingkat menengah yang diserahkan Pemko Bukittinggi terdiri dari lima buah SMA dan dua SMK. Sementara untuk personelnya secara keseluruhan diserahkan sebanyak 659 orang, diantaranya SMAN 1 sebanyak 76 orang, SMAN 2 sebanyak 70 orang, 64 orang SMAN 3, 60 SMAN 4 dan 67 orang SMAN 5, SMKN 1 sebanyak 171 orang dan SMKN 2 sebanyak 90 orang,” jelasnya.

Selain itu sambung Irwandi, juga diserahkan guru bantu sebanyak 39 orang, pengawas sekolah 14 orang, guru bantu pada Madrasah Aliyah tiga orang dan dua orang guru bantu pada Dinas Pen­didikan Kota Bukittinggi, serta tiga orang Pengawas Kete­nagakerjaan.

Untuk keseluruhan, ada enam urusan penyerahan kewenangan uru­san pemerintah konkuren dari Pemko Bukittinggi yakni pen­didikan menengah, perhub­ungan meliputi terminal tipe B,  pengawasan ketena­gaker­jaan, kelautan dan kemaritiman serta kehutanan.

“Usai penandatangan Pemko Bukittinggi sangat mendukung dan berkomitmen untuk dapat memenuhi amanat UU 23 Tahun 2014 hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan,” tukasnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top