Politik

Wali Kota Bukittinggi Usulkan Perubahan RPJMD 2016-2021 Pada DPRD

HaloBukittinggi : Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias mengatakan, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan wujud dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali kota, karena adanya perubahan struktur dalam pemerintahan daerah yang awalnya dulu bernama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Salah satu contoh perubahan terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika yang saat RPJMD 2016-2021 rampung, perangkat daerah tersebut belum ada. Program kerja di dinas tersebut sebelumnya belum ada dalam penjabaran visi dan misi kepala daerah seperti program teknologi informasi dan penggunaan aplikasi berbasis website untuk memudahkan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, perubahan dalam RPJMD dapat dilakukan sesuai Pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Dalam organisasi perangkat daerah terjadinya perubahan status kantor yang dulunya diisi pejabat eselon III A, sekarang dirubah menjadi dinas dan badan yang dipimpin pejabat eselon II B, sehingga terjadinya perubahan anggaran, program pembangunan, urusan dan perangkat daerah penanggungjawab,” jelasnya, usai memberikan hantaran secara resmi perubahan kebijakan umum RPJMD, pada dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD, Selasa (16/5/2017).

Untuk menyikapi perubahan struktur itu sambung M. Ramlan Nurmatias, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi nomor 4 tahun 2016.

“Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), terhadap RPJMD kota bukittinggi tahun 2016-2021,” ujarnya.

M. Ramlan Nurmatias menambahkan, dalam RPJMD Kota Bukittinggi itu masih ditemui beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian, menyangkut tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator, serta target kinerja. Maka dari itu seluruhnya akan diakomodir ulang dalam perubahan RPJMD nantinya, melalui pembahasan secara intens bersama DPRD Bukittinggi.

Setelah penyampaian revisi RPJMD 2016-2021 tersebut, pihak legislatif akan mengadakan rapat gabungan komisi sebelum melakukan pembahasan.

Sementara itu Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan, perubahan dalam RPJMD dapat dilakukan sesuai Pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Karena dokumen RPJMD merupakan sarana bagi kepala daerah untuk mewujudkan program yang telah dijanjikan pada rakyat, DPRD Bukittinggi menargetkan pembahasan dapat diselesaikan sesegera mungkin,” jelasnya. (Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top