Politik

LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun 2016, Ditanggapi DPRD Bukittinggi dengan 17 Rekomendasi

HaloBukittinggi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bukittinggi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016.

Wali Kota Bukittinggi diminta mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan daerah dengan sungguh-sungguh, karena setiap akhir tahun masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selalu menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar di tahun 2016 yakni sebesar Rp 81 miliar lebih.

DPRD juga merekomendasikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam menyusun program dan kegiatan harus sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena dari pembahasan anggaran yang dianggarkan SKPD belum bersentuhan langsung dengan visi dan misi Walikota.

Rekomendasi ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun 2016 M. Nur Idris, dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (2/5/2017), yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beni Yusrial, didampingi Wakil Ketua Trismon dan Yontrimansyah serta anggota dewan di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh usur Forkompinda, Sekda dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi serta tokoh masyarakat serta para undangan lainnya. Ditegaskan oleh M. Nur Idris, bahwa penyampaian rekomendasi DPRD Bukittinggi atas LKPJ tahun 2016 merupakan pedoman bagi Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah kedepan, yang dituangkan dalam keputusan DPRD No. 170/11/Kpts-DPRD/2017 yang berisikan sebanyak 17 rekomendasi.

“Diantara rekomendasi itu, yakni Walikota untuk menggali potensi pendapatan daerah terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah secara maksimal. Terkait dengan urusan pendidikan dilakukan peningkatan pemerataan dan kualitas untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta serta terbebas dari pungutan biaya apapun yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Sementara itu dalam bidang kesehatan sambung M. Nur Idris, hendaknya dilakukan peningkatan kerjasama dengan rumah sakit rujukan sehingga tidak ada lagi keluhan layanan masyarakat yang menggunakan BPJS, terutama bagi warga miskin.

“Terkait dengan penegakan peraturan daerah, terutama terhadap perda yang bersifat mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus ditegakan secara benar, tegas, adil dan tidak tebang pilih,” ulasnya.

Selanjutnya, Wali Kota Bukittinggi diharapkan terus berusaha mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, membangun infrastruktur kota secara baik, dan melanjutkan terus upaya penyelesaian masalah tanah terutama by pass yang sedang diupayakan oleh Walikota saat ini.

Dalam rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara pansus dari fraksi PAN ini, juga menyinggung masih banyak terdapat program dan kegiatan tidak sejalan dengan pencapaian visi dan misi walikota. Oleeh karena itu diperlukan inovasi-inovasi baru dari masing-masing SKPD untuk mencapai sembilan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi walikota Bukittinggi 2016-2021.

“Kedepan tidak ada lagi penganggaran belanja oleh masing-masing OPD, asal copy paste saja. Kepala OPD harus mempunyai inovasi-inovasi baru dalam membuat program dan kegiatannya harus bersinergi dengan sembilan prioritas pembangunan yang sudah dikampenyekan walikota. Masak walikota serta visi dan misinya sudah berbeda, tapi program dan kegiatan yang dibuat OPD masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar M. Nur Idris.

Selain memberikan rekomendasi sebanyak 17 buah yang bersifat catatan untuk tahun kedepan, pansus juga memberikan apresiasi yang besar kepada Walikota Bukittinggi yang dalam kurun waktu tahun 2016 sudah banyak memperoleh penghargaan yang membawa harum nama kota Bukittinggi, baik secara tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Penghargaan yang diterima antara lain yakni penghargaan Adipura Kirana, Penghargaan WTP atas pelaporan keuangan, Piala WTN atas keberhasilan bidang perhubungan, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya bidang perempuan dan anak, Juara I Kelurahan berprestasi tingkat Sumatera oleh Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Juara II Tari Kreasi Nasional oleh SDS Al-Azhar Bukittinggi.

“Sebenarnya masih banyak penghargaan dan piala yang diterima selama tahun 2016 dibawah kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias dan Irwandi, namun tidak dapat kami sebutkan karena keterbatasan waktu” ujar M. Nur Idris.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beni Yusrial dalam kesempatan itu berharap, kiranya rekomendasi yang diberikan DPRD berkaitan dengan LKPJ 2016, kiranya menjadi perhatian untuk dapat dilaksanakan kedepan untuk perbaikan. “Tujuan kita untuk memberikan pelayanan terbaik di masa yang akan datang” ujar Beni Yurial sebelum menutup rapat paripurna istimewa.

Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias menyambut positif rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Bukittinggi. Dikatakan, pihaknya akan senantiasa memperhatikan catatan dan masukan yang diberikan DPRD sebagai bahan masukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tujuan kita sama untuk melayani masyarakat. Jadi apa yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai masukan dalam penyelenggaran daerah secepatnya,” tukas M. Ramlan Nurmatias. (Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top