Politik

Perubahan Perda RTRW Bukittinggi Segera Dituntaskan DPRD

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 06 Tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, M. Nur Idris mengatakan, akan segera membahas ranperda perubahan RTRW secara marathon sesuai dengan batas waktu yang diberikan Badan Musyawarah (Banmus) yakni selama dua bulan. Dalam pembahasan perubahan Perda ini, DPRD berjanji juga akan melibatkan masyarakat.

“Pansus akan mempercepat pembahasan ranperda perubahan RTRW ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapakn oleh Banmus DPRD selama dua bulan ini,” ujarnya, Senin (6/2/2017).

Nur Idris menambahkan, untuk penyempurnaan pembahasan perubahan ranperda RTRW nanti, ia berjanji akan mengundang masyarakat dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) pembahasan ranperda RTRW ini. Sesuai pasal 96 dengan UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertuis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namum masyarakat diundang itu adalah masyarakat yang terkena dampak perubahan RTRW, tokoh adat, tokoh masyarakat lainnya yang diharapkan akan memberikan masukan,” terangnya.

Menurut M. Nur Idris, DPRD  akan mengundang masyarakat nanti dalam pembahasan revisi ranperda RTRW ini. Pansus sudah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Tentu masyarakat diundang nanti menjadi perwakilan yang dibutuhkan seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat dan bundo kanduang untuk memberikan masukan penyusunan ranperda itu.

“Ada beberapa hal yang dibahas terkait revisi ranperda RTRW yang diajukan Pemko Bukittinggi. Diantaraya perubahan kawasan ruang terbuka hijau di dua kelurahan, perubahan sepadan ngarai, perubahan kawasan tambuo, perubahan sepadan sungai, perubahan pertanian lahan basah, dan ketentuan intensitas bangunan,” ulasnya.

Pansus sudah mengagendakan sebelum pembahasan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari tim teknis dan konsultan dari Pemko. Hal ini untuk menjelaskan alasan dan latar belakang serta dasar hokum pemko megajukan revisi perda RTRW Kemaren sudah dilakukan konsultasi hokum dengan tim dari Kanwil Kemenkumham  Propinsi Sumatera Barat.

“Sesuai dengan aturan penyusunan perda maka dalam penyesunan perlu didampingi oleh perancang pembentukan perundang-undangan dari Kanwil Kemnkumham. Ini dilakukan agar pembahasan revisi ranperda RTRW tidak salah prosedur hokum atau cacat hukum,” ujar M. Nur Idris.

Menyangkut tahapan pembahasan yang sekarang dilakukan oleh Pansus RTRW DPRD Kota Bukittinggi, ia mengatakan sedang menyamakan persepsi muatan isi ranperda antara pansus dengan tim penyusun perda RTRW Pemko yang didamping tim dari Kemenkumham Propinsi Sumbar. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan materi pasal per pasal dengan memperhatikan isensial teknis tata ruang yang direncanakan.

“Jadi sampai saat ini belum masuk membahas perubahan kawasan-kawasan yang diajukan oleh Pemko. Kita baru masuk kepada subtansi hokum yang menjadi dasar pengajuan revisi ranperda RTRW ini,” tuturnya. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top