Politik

Perubahan Perda RTRW yang Diajukan Pemko Disetujui DPRD Bukittinggi

Rencana Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, secara prinsip mendapat persetujuan dari DPRD.

Persetujuan itu setelah jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi di DPRD disampaikan Wali Kota dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD, Senin 16 Januari 2017.

Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias mengatakan, pandangan umum ketujuh fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menjadi referensi untuk melahirkan perda  yang dapat memenuhi segala aspek peraturan perundang-undangan yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan serta dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

“Terima kasih yang terhingga disampaikan Pemerintah Kota Bukittinggi pada seluruh fraksi yang telah menyampaikan, pandangan, pemikiran dan masukan konstruktif serta catatan subtansial atas rancangan perda ini. Seluruh masukan dan saran akan kita jadikan referensi untuk melahirkan perda dengan baik,” tukasnya.

Menurut M. Ramlan Nurmatias, seluruh tanggapan fraksi pada paripurna yang digelar pada Jum’at 13 Januari 2017 lalu, dijawab satu persatu, pada umumnya seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui ranperda perubahan RTRW ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekainisme yang berlaku.

“Namun  ada empat fraksi menyoroti tentang perubahan sempadan ngarai dan kawasan tambuo. Khusus perubahan kawasan tambuo menjadi isu menarik akhir-akhir ini di Kota Bukittinggi, namun untuk perubahan ruang terbuka hijau di dua kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun dapat dipahami oleh ketujuh fraksi karena memang desakan masyarakat setempat sejak tahun 2013,” jelasnya.

Ramlan Nurmatias mengungkapakan, muatan perubahan RTRW sudah ada rekomendasi dari Tim Peninjaun Kembali RTRW Kota Bukittinggi dengan langkah antara lain melakukan singkronisasi kesesuai isi Perda RTRW Nomor 06/2011 dengan muatan isi materi teknis dan peta RTRW.

“Sementara itu penyediaan RTH disesuaikan dengan Permen PU Nomor 5/2008. Untuk perubahan kawasan tambuo sebelum penetapan Perda RTRW Nomor 06/2011, kawasan tambuo berfungsi sebagai kawasan pertanian non teknis dan bukan merupakan kawasan pertanian abadi,” terangnya.

Dalam perda RTRW Nomor 06/2011 terang M. Ramlan Nurmatias, kawasan tambuo ditetapkan sebagai kawasan fasilitas umum untuk pemngembangan terminal tipe A, namun dalam perkembangannnya pembangunan terminal tidak jadi dilaksanakan karena pengembangan terminal tipe sesuai dengan ketentuan berlalku menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Kota Bukittinggi salah satu sector unggulan adalah sector perdagangan dan jasa. Maka karena itulah ada pemikiran dan inovasi kawasan tambuo dikembangkan sebagai aktifitas perdagangan dan jasa,” tukasnya.

Menyangkut RTH dalam perda Nomor 6/2011 yang ditetapkan di dua kelurahan Bukit Apit Puhun dan Puhun Pintu Kabun dirasakan  tidak dan terjadi penolakan dari masyarakat, dalam perubahan ditetapkan sebagai kawasan pemukiman dan campuran. Menyangkut garis sepadan ngarai dimana pada perda awal ditetapkan 100 meter dari bibir ngarai, namun pada perubahan perda RTRW dibagi 0-50 meter sebagai kawsan lindung dan 51-100 meter menjadi kawasan budi daya terbatas

“Dengan arti kata 0-50 meter tidak diijinkan sama sekali untuk dibangun, dan kawasan 51-100 meter kawasan budi daya terbatas dengan ketentuan tanah yang boleh dibangun 40 persen dari lahan yang dimiliki dan bangunan yang diijinkan hanya satu lantai,” tutur Wali Kota.(Dipra)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top