Politik

DPRD Bukittinggi Rekomendasikan Ganti Rugi Tanah By Pass pada Pemko

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Dedi Patria meminta Pemko Bukittinggi untuk lebih serius lagi menyelesaikan kavling tanah by pass yang belum tuntas penyelesaiannya sejak tahun 1993.

Opsi paling adil saat ini adalah ganti rugi tanah masyarakat yang mempunyai bukti kepemilikan, namun belum dapat menguasai tanahnya.

Hal ini disampaikan Dedi Fatria dalam rapat kerja antara Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan dengan Tim Konsolidasi pemerintahan Kota Bukittinggi yang dihadiri langsung oleh masyarakat peserta konsolidasi by pass, di kantor DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/1/2017).

“Menurut hemat saya kebijakan yang adil menyelesaikan tanah by pass adalah pemberian ganti rugi kepada masyarakat, apabila jalan penyelesaian dengan sistem konsolidasi tidak memungkinkan lagi diharapkan. Sudah harus diambil langhkah penyelesaian ganti rugi karena sudah terlalu lama masyarakat menunggunya” jelasnya.

Senada dengan Dedi Patria, anggota DPRD Bukittinggi Jusra Adek mendukung opsi ganti rugi tanah bagi peserta konsolidasi tanah by pass yang belum memperoleh hak pengembalian tanahnya. Bahkan Jusra menegaskan DPRD siap untuk menganggarkannya bila kebijakan ganti rugi ini sudah dikaji dan diputuskan oleh Wali Kota.

“Saya mendukung kebijakan ganti rugi diberikan kepada peserta konslidasi by pass yang belum juga bisa menguasai kavling tanahnya. Namun kebijakan ini harus dikaji secara mendalam oleh Pemko Bukittinggi agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kami siap menganggarkan,” ujarnya.

 Salah seorang peserta konsolidasi by pass, Rusdi Dt. Gunung Kayo yang memiliki tanah di  kavling 70 dan 71 Kelurahan Pulai Mandingain Koto Selayan Bukittinggi sangat berharap Pemko segera menyelesaikan tanah anak kemenakannya yang sudah 24 tahun menunggu belum ada penyelesaian. Ia mengaku sudah puluhan kali bolak-balik mengikuti rapat-rapat penyelesaian tanah konsolidasi by pass namun belum juga ada jalan keluarnya.

“Kami sudah lama menunggu penyelesaian tanah konsolidasi by pass, namun sampai saat ini bekum juga ada kepastian. Kami terasa sangat dizolimi oleh kebijakan konsolidasi tanah by pass. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, kami minta tanah kami dikembalikan lagi,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Komisi I, M. Nur Idris memberikan ultimatum kepada pemko untuk menyelesaikan persoalan konsolidasi khusus kavling 70 dan 71 secepatnya. Ia sangat sependapat dengan opsi ganti rugi dalam penyelesaian konsolidasi tanah by pass yang sudah menahun. Ketua Fraksi PAN ini bahkan mencontohkan Kota Padang dan Payakumbuh yang menyelesaikan persoalan konsolidasi yang buntuk dengan ganti rugi.

“Sebagai perbandingan Kota Padang dan Payakumbuh sudah bisa menyelesaikan persoalan konsolidasi tanah by pass yang terkendala dengan sistem ganti rugi. Kalau ganti pemko ragu tata cara ganti rugi ini, segera gandeng intansi kejaksaan, BPK atau BPKP untuk meminta petunjuk. Yang jelas kami rekomendasikan Pemkountuk menyelesaikan by pass dengan ganti rugi,” jelasnya.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, M. Nur Idris yang dihadiri oleh anggota komisi Farale Sijabat dan Jusra Adek. Sementara dari tim konsolidasi Pemko Bukittinggi tampak hadir Asisten I Noverdi, Kaban Bapelitbang Yunizar, Sekretaris PU Dedi Hendra, Kabag Tapem Zulfa Akmal, Kabag Hukum Isra Yonza dan Kabag Pertanahan Surya Agusta serta dari BPN Kota Bukittinggi.(Dipra)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top