Politik

KPU Bukittinggi Menunggu Calon Pengganti Komisioner yang Diberhentikan DKPP dari KPU Provinsi Sumbar

Untuk mengisi kekosongan jabatan Komisioner KPU Bukittinggi yang ditinggalkan Tanti Endang Lestari. KPU Bukittinggi belum dapat memastikan kapan akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan jabatan itu.

Koordinator Divisi Perencanaan dan Data KPU Bukittinggi Benny Aziz, mengatakan, sejak Tanti Endang Lestari diberhentikan sebagai komisioner KPU Bukittinggi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) beberapa waktu lalu, secara umum tidak mengganggu kinerja KPU Bukittinggi.

“Namun dua minggu belakangan ini, karena Ketua KPU Lemmasrizal sedang mengambil masa cuti, sehingga rapat pledo yang diselenggarakan setiap hari Rabu tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat atau kurang komisioner sebanyak dua orang, dengan arti kata tidak kourum,” jelasnya, Senin (9/1/2017).

Kondisi bisanya terang Benny Aziz, setiap hari Rabu KPU Bukittinggi melakukan rapat pleno untuk membahas kegiatan KPU. Namun sejak Ketua KPU sedang cuti, rapat pleno tidak bisa kami laksanakan dengan tiga anggota lain.

“Untuk mengisi jabatan komisioner yang kosong, KPU Bukittinggi tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan PAW, karena hal itu merupakan kewenangan dan menunggu keputusan dari KPU Provinsi Sumatera Barat,” terangnya.

Menurut Benny Aziz, untuk mengisi jabatan tersebut akan ditunjuk Doni Syahputra. Dan KPU Provinsi Sumbar sudah meminta KPU Bukittinggi untuk menyiapkan daftar tim sukses calon Wako dan Wawako tahun 2015.

Selain itu, KPU Provinsi Sumbar juga meminta KPU Bukittinggi untuk menyiapkan SK PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) atas Doni Syahputra. Hal tersebut berguna untuk verifikasi factual dan meyakinkan yang bersangkutan tidak terlibat dalam tim sukses atau partai politik demi menjaga indenpendensi yang bersangkutan.

“Jadi sampai saat ini, saya belum tahu kapan akan dilaksanakan PAW oleh KPU Provinsi Sumbar, karena kewenangan PAW tersebut ada di KPU Provinsi Sumbar,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DKPP menyatakan bahwa Tanti Endang Lestari secara syah dan menyakinkan terlibat sebagai Pengurus Partai Demokrat Bukittinggi. Kasus Tanti Endang Lestari berawal dari masuknya pesan singkat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota salah satu parpol.

Berdasarkan temua tersebut, Bawaslu Sumbar menelusuri ke Kantor Kesbangpol Bukittinggi. Ternyata ditemukan nama Tanti Endang Lestari dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat. SK tersebut dijadikan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana bantuan untuk Parpol.

Klarifikasi juga dilakukan kepada Koordinator Devisi Tekhnik KPU Provinsi Sumbar. Tanti Endang Lestari mengaku bahwa nama tersebut adalah benar dirinya dengan posisi Bendahara V Pengurus DPC Partai Demokrat Bukittinggi. Namun ia tidak pernah mengetahui mengenai hal itu.

Tanti Endang Lestari juga mengaku tidak tahu bahwa namanya masuk dalam struktur pengurusan DPC Partai Demokrat Bukittinggi. SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2012. Ia mengaku baru mengetahui setelah Bawaslu melakukan klarifikasi. Ia tetap bersikukuh bahwa namanya dicatut tanpa konfirmasi.(Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top