Politik

Tahun 2017 Mendatang, DPRD dan Pemko Bukittinggi Akan Bahas 37 Ranperda

Dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017 mendatang, DPRD Bukittinggi akan membahas 37 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bukittinggi Ibnu Asis di Bukittinggi, Jumat (2/12/2016), menjelaskan, dari 34 Ranperda yang akan dibahas itu, enam diantaranya merupakan Ranperda inisiatif DPRD.

“Tiga dari enam ranperda inisiatif adalah luncuran dari tahun 2016 yang sudah disusun naskah akademiknya yaitu tentang penamaan jalan, badan usaha milik daerah dan pengelolaan usaha mikro kecil menangah,” ujarnya.

Sementara tiga ranperda lain sambung Ibnu Asis, meliputi protokoler pimpinan dan anggota DPRD, perubahan perda tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan perubahan terhadap perda penyelenggaraan parkir yang akan menjadi perda induk pengelolaan parkir di Bukittinggi.

“Pada Prolegda 2017 juga masuk pembatalan untuk dua perda yang sebelumnya dibatalkan pemerintah pusat mengenai penanaman modal dan pembagian urusan pemerintah kota karena regulasi di atasnya sudah tidak mengatur dua hal itu,” lanjutnya.

Di samping itu tambah Ibnu Asis, DPRD juga mengajukan tujuh ranperda yang sifatnya kumulatif terbuka atau di luar prolegda.

“Tujuannya bila sewaktu-waktu aturan itu dibutuhkan untuk dibahas maka saat telah selesai rancangannya, saat itu juga dapat disampaikan sehingga tidak lagi menunggu batasan sidang yang ada,” jelasnya.

Ibnu Asis menambahkan, ketujuh ranperda kumulatif terbuka tentang pemberdayaan warga lanjut usia, “car free day”, tata tertib berkendara, perda induk tentang pengelolaan drainase, pencegahan penyalahgunaan lem, perda induk tentang penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar dan ranperda pembangunan dengan sistem tahun jamak karena memerlukan anggaran besar dan waktu lama sehingga perlu dikawal oleh sebuah perda.

Selain 34 ranperda tersebut terdapat tiga peraturan lain berupa dua peraturan DPRD menyangkut perubahan tata tertib dan tata cara penyusunan prolegda di DPRD serta satu peraturan walikota mengenai tata cara penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Bersama pihak eksekutif, kami berkomitmen agar prolegda 2017 dapat berjalan baik. Diupayakan di setiap akhir masa sidang akan ada evaluasi dan revisi terhadap keberlangsungan prolegda di setiap masa sidang,” ujarnya.

Ibnu Asis berharap dengan adanya pembahasan Ranperda itu dapat meminimalisir tunggakan atau luncuran prolegda untuk tahun berikutnya serta memastikan kelayakan suatu ranperda disampaikan di satu masa sidang.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top