Politik

DPRD dan Pemko Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Tentang Retribusi dan LPM

Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Tri Arga, Rabu (30/11/2016), DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait retribusi dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial menyebutkan, keempat ranperda tersebut yakni tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang retribusi tempat khusus parkir.

Berikut ranperda tentang retribusi penyediaan dan penyedotan kakus dan ranperda tentang pembentukan dan penyelenggaraan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

“Keempat urusan tersebut sebelumnya telah memiliki perda tersendiri namun karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diperbarui,” tukasnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bukittinggi Ibnu Asis menambahkan pembahasan ranperda tersebut merujuk Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007.

“Adanya aturan yang mengatur empat urusan itu, menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk membangun dan memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan, ia menjelaskan dapat menjadi wadah yang dibentuk sendiri oleh masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di tingkat kelurahan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkup wilayah itu.

Sementara aturan terkait retribusi menjadi landasan bagi pemerintah dalam melakukan pungutan dengan tujuan memberi pemasukan keuangan daerah dan memberi dampak pada peningkatan pelayanan seiring penetapan besaran retribusi.

Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi, mengatakan, sejalan dengan telah disepakatinya ranperda yang mengatur retribusi, pemerintah akan berupaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat.

“Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di mana manfaatnya dirasakan kembali oleh masyarakat. Pemerintah akan berupa meningkatkan pelayanan,” tukasnya.

Terkait LPM di kelurahan seperti RT, RW, lembaga adat dan lainnya, menurutnya menjadi ujung tombak dalam membantu kegiatan pemerintah di wilayah itu sehingga dengan adanya perda dapat memperkuat keberadaan lembaga di kelurahan.

Irwandi mengimbau setiap LPM yang ada agar terus berinovasi untuk memaksimalkan potensi yang ada di kelurahan dan mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Kami sampaikan apresiasi kepada panitia khusus (pansus) DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang telah menyelesaikan pembahasan empat ranperda itu. Diharapkan akan semakin mendorong kegiatan di pemerintahan menjadi lebih baik,” terangnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top