Politik

DPRD Bukittinggi Setujui R-APBD 2017, dengan Catatan Dana Rehab Rumdin Walikota Dikaji Ulang

Tujuh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menyetujui Rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 menjadi Perda APBD 2017. Persetujuan fraksi itu disampaikan dalam pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi di Gedung Istana Bung Hatta Bukittingi, Selasa (29/11/2016).

Dalam APBD 2017 yang setujui ketujuh fraksi itu disebutkan Pendapatan Daerah sebesar 703 M, sementara Belanja Daerah sebesar 845 M. Khusus untuk PAD ditargetkan 97 M dan untuk dana perimbangan berupa DAU tetap seperti tahun 2016 yakni sebesar 458 M, namun untuk DAK mengalami kenaikan menjadi 100M.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua Trismon dan Yontrimansyah. Hadir juga Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Irwandi, Forkompinda Bukittinggi, Sekda Yuen Karnova, kepala SKPD dan undangan paripurna lainnya.

Walaupun semua fraksi menyetujui disahkannya APBD 2017, namun terdapat beberapa frakai yang mengkritisi program dan kegiatan dalam pendapat akhirnya. Fraksi PAN walaupun setujui APBD 2017 namun tetap mengingatkan Walikota untuk meninjau kembali rencana rehab rumah dinas (rumdin) Walikota sebesar 10M dan rehab rumdin Wakil Walikota 2,5M.

“Secara prinsip kami setuju kegiatan rumdin, namun kami mohon kepada Walikota untuk mempertimbangkan kembali. Karena kemampuan derah kita masih terbatas dan kita sedang membangun fasilitas publik seperti RSUD dan pembangunan prioritas lainnya yang sudah terencana dari awal,” ujar Ketua Fraksi PAN M. Nur Idris selaku juru bicara Fraksi PAN.

Sementara Fraksi Bukittinggi Hebat melalui juru bicaranya Asril menyampaikan saran fraksinya terhadap pembangunan RSUD, Pendestrian Kawasan Jam Gadang, dan pembangunan kantor DPRD harus dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru.

“Kami melihat kegiatan yang semuanya bagus namun direncanakan terburu-buru sehingga Design Engenering Deteil (DED) belum selesai dan bahkan belum dilaksanakan” ujar Asril

Sementara  Fraksi Demokrat melalui juru bicara Rusdi Nurman, Fraksi Golkar dengan juru bicara Edison, dan Fraksi Gerindra lewat juru bicara Herman Syofyan, Fraksi PPP lewat juru bicara Dedi Fatria serta Fraksi PKS melalui juru bicara Syiful Efendi dalam pandangan fraksinya sama-sama menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan PAD yng ditargetkan pada tahun 2017 serta meminta agar walikota mengawasi percepatan realisasi anggaran 2017 agar tidak menjadi Silpa. Selain itu, juga disampaikan saran untuk peninjauan kembali rencana rehab rumh dinas Walikota dan Wakil Walikota Bukittingi tersebut.

Pada paripurna yang berlangsung sore itu juga diagendakan persetujuan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) 2017.  Dalam laporan Ketua Properda yang disampaikan Ibnu Azis disebutkan bahwa tahun 2017, DPRD akan membahas 37 Ranperda yang akan dibagi dalam tiga masa sidang.

Pada paripurna itu, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi atas upaya DPRD sudah menyusun Properda 2017, pengesahan Perda Penyertaan Modal dan selesai dan disetujuinya APBD  2017.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala upaya DPRD menyelesaikan tugas menyudun Properda dan Perda APBD. Semoga komitmen yang diberikan  nisa bermanfaat bagi masyarakat” ujar Ramlan

Lebih lanjut Ramlan Nurmatias mengharapkan dengan disahkannya APBD 2017 maka selamjutnya akan disampaikan kepad gubernur untuk dievaluasi. Ia berharap evaluaai tidak berjalan terlalu lama.

“Siap disahkan kita akan segera kirimkan ke gubernur untuk evaluasi. Kita berharap evaluasi tidak terlalu lama,” terangnya.(Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top