Politik

Ranperda Organisasi Perangkat Daerah Bukittinggi Besok Diparipurnakan

Penyusunan struktur baru Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi akhirnya tuntas. Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang OPD baru itu dijadwal akan diparipurnakan Rabu (16/11/2016) lusa.

Draf susunan OPD yang terbaru  hasil fasilitasi Gubernur Sumbar yang sudah disepakati dalam rapat gabungan komisi DPRD itu disebutkan, jika OPD Kota Bukittinggi berjumlah sebanyak 26. Artinya, bertambah satu OPD dari hasil fasilitasi gubernur, dimana awalnya antara Pansus OPD dengan Tim Pemko sudah menyepakati 25 OPD.

Tuntasnya penyelesaian Perda OPD Kota Bukittinggi ini dibenarkan oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial. Kader muda Partai Gerindra ini mengatakan sudah menerima hasil fasilitasi gubernur 8 November lalu dan sudah dibicarakan lewat gabungan komisi yang ada di DPRD hasilnya, dan akan diparipurnakan  dalam rapat paripurna, Rabu (16/11/2016) besok malam.

“Dalam draf Ranperda itu terdapat 26 OPD sesuai hasil fasilitasi gubernur. Tambahan satu OPD dari pemisahan Dinas PU  Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Awalnya keduanya digabung menjadi satu OPD, ujar Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, Selasa (15/11/2016).

Beny Yusrial menambahkan, Walikota Bukittinggi diminta segera menyiapkan tempat, pengisian pejabat yang memimpin, pengelolaan administrasi dan hal lain yang diperlukan sehingga pada saatnya nanti diterapkan, benar-benar siap untuk menjalankan tugas sesuai dengan susunan organisasi dan perangkat daerah yang baru.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, M. Nur Idris sangat setuju dengan lahirmya Perda OPD baru ini. Walaupum belum ramping setidakmya sudah berkurang dari lima tahun sebelumnya 29 OPD kini menjadi 26 OPD.

“Dengan berkurangnya  urusan dan kewenangan yang dimiliki daerah, secara logika seharusnya organisasi yang di bentuk akan  semakin ramping, karena    beban yang di tanggung semakin ringan,  hal ini  sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah  yang efisien dan efekti,” terangnya.

Nur Idris menambahkan, strategi yang harus dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah dengan mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, membangun dan menanamkan budaya kerja yang prima, serta mewujudkan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang tinggi, meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

“Pada akhirnya, dengan adanya peraturan daerah ini pemerintah harus lebih mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan jauh lebih baik dari sebelumnya,” terangnya.(Dipra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top