Ekonomi

Kendalikan Inflasi, Pemko Bukittinggi Tingkatkan Pengawasan Barang Pokok

HaloBukittinggi : Untuk mengendalikan inflasi agar tidak menyebabkan kerugian pada pedagang dan masyarakat pembeli, Pemerintah Kota Bukittinggi siapkan sejumlah agenda dan kegiatan.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bukittinggi, Linda Faroza, menurutnya, program pengendalian inflasi pada ini mencakup kegiatan lanjutan dan peningkatan dari program di 2016 dan persiapan pembenahan fisik.

“Peran dan kerjasama organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan harus lebih ditingkatkan seperti pengawasan distribusi dan ketersediaan barang di pasar,” ulasnya, Rabu (26/4/2017).

Menurut Linda Faroza, koordinasi oleh OPD setempat dengan daerah lain sebagai pemasok kebutuhan bahan pokok di Bukittinggi juga perlu ditingkatkan.

“Misalnya untuk produk cabe merah, perlu koordinasi dengan daerah penghasil terkait kebutuhan di Bukittinggi di samping kami mendorong masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam cabai sehingga dapat sedikit membantu mengurangi tingginya permintaan cabai,” terangnya.

Hal itu juga didukung oleh tim PKK Bukittinggi melalui pembagian bibit cabai dan masyarakat juga didorong menanam bahan pangan lain di pekarangan.

Menurut Linda Faroza selain cabe merah, beras termasuk komoditas yang juga sering menyumbang inflasi sehingga pada 2017 pemerintah setempat telah menganggarkan pengadaan rastra otoda melalui APBD 2017.

“Masih ada beberapa kegiatan lain di antaranya sosialisasi hidup sehat dan kerja sama dengan asosiasi pedagang,” tukasnya.

Sementara di kegiatan fisik, ia menyebutkan daerah itu membutuhkan revitalisasi Pasar Atas dan Pasar Bawah untuk menunjang aktivitas perdagangan dan menarik pedagang masuk beraktivitas di Bukittinggi.

“Bukittinggi bukan daerah penghasil namun menjadi tujuan pasar bagi daerah tetangga sehingga perlu ditunjang oleh pasar yang representatif. Saat ini upaya revitaslisasi pasar sedang dalam tahap penataan dokumen atau sertifikasi tanah,” ujarnya.

Di samping itu sambung Linda Faroza, juga dibutuhkan terminal bongkar buat barang pangan untuk membantu memudahkan evaluasi tingkat ketersediaan dan konsumsi masyarakat.

“Untuk terminal bongkar muat, ini masih direncanakan dan perlu mempertimbangkan lahan. Kegiatan fisik tidak dapat diwujudkan dalam waktu cepat karena setiap tahun ada prioritas pembangunan daerah, jadi kita maksimalkan upaya lain untuk kendalikan inflasi,” ungkapnya. (Dipra)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Copyright © 2016 HaloBukittinggi

To Top